BOROKO, globalnewsnusantara.id – DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Kamis (12/11/2026), bertempat di Ruang Sidang DPRD.
Rapat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Dewi Zandra Astuti Mondo, didampingi Wakil Ketua DPRD Depri Pontoh bersama Anggota DPRD.
Hadir dalam rapat tersebut Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolaang Mongondow Utara, Mohammad Aditya Pontoh, S.IP., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan perangkat daerah.
Dalam agenda tersebut, Plt. Bupati menyampaikan Pengantar Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah dilaksanakan pada Agustus 2026.
Penyampaian Ranperda dan Nota Keuangan ini merupakan tahapan penting dalam proses pembahasan anggaran antara DPRD sebagai lembaga legislatif dan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif.
Dalam pemaparannya, pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2027 mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 dengan memperhatikan delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam lima fokus pembangunan daerah, yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kedaulatan pangan.
Dari sisi kebijakan fiskal, APBD 2027 diarahkan pada konsolidasi anggaran, penajaman prioritas, dan peningkatan kualitas belanja. Pemerintah daerah menekankan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan publik, melainkan memastikan setiap alokasi anggaran memberikan hasil yang terukur dan berdampak bagi masyarakat.
Adapun postur APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan meliputi pendapatan daerah sebesar Rp513.492.334.305, belanja daerah sebesar Rp528.834.498.937, serta pembiayaan sebesar Rp15.342.164.632.
Secara terperinci, pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp28.847.398.305 dan pendapatan transfer sebesar Rp484.644.936.000.
Sementara itu, belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp437.146.757.258, belanja modal Rp14.784.052.332, belanja tidak terduga Rp1.050.205.109, serta belanja transfer Rp75.853.484.238.
Melalui tahapan pembahasan selanjutnya, DPRD akan menjalankan fungsi penganggaran dengan mencermati berbagai aspek dalam Ranperda APBD 2027, termasuk kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, ketepatan alokasi anggaran, serta efektivitas penggunaan keuangan daerah.
Pembahasan antara legislatif dan eksekutif diharapkan menghasilkan kesepakatan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat, mendorong percepatan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kapolres, perwakilan Kejaksaan Negeri, Pabung 1303/BM atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Agama Boroko atau yang mewakili, Asisten Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Administrasi Umum, pimpinan OPD, staf ahli, para Sangadi, serta undangan lainnya.
Penulis : **Na
