BOLAANG MONGONDOW UTARA, globalnewsnusantara.id — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menggelar rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lantai III Kantor Bupati, Selasa (28/4/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sirajudin Lasena.
Kegiatan diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemkab Boltara dan Kejaksaan Negeri Boltara terkait penyelenggaraan pelayanan administrasi publik pada Mal Pelayanan Publik daerah setempat.
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin menegaskan bahwa rapat koordinasi Forkopimda memiliki peran strategis dalam memperkuat sinergi antarinstansi sekaligus menyamakan persepsi dalam menghadapi berbagai isu aktual di daerah.
“Rakor ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi forum penting untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam menjawab tantangan pembangunan daerah,” ujarnya.
Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya pengendalian inflasi, distribusi LPG, sektor pertambangan, serta pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bupati menekankan bahwa isu-isu tersebut membutuhkan perhatian serius dan kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar lebih responsif terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, setiap potensi permasalahan perlu diidentifikasi sejak dini guna mencegah dampak yang lebih luas.
“Langkah yang diambil harus bersifat implementatif dan terukur, bukan hanya normatif. Setiap instansi harus menjalankan peran sesuai tugas dan fungsinya serta memastikan tindak lanjut nyata di lapangan,” tegasnya.
Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Boltara, Kepala Kejaksaan Negeri Boltara, perwakilan Kodim 1303/BM, perwakilan Polres, perwakilan Pengadilan Negeri Kotamobagu, Kepala Badan Pusat Statistik, pihak PT Ekogas Inti Alam, para asisten Sekretariat Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat dan sangadi se-Kabupaten Boltara.
Melalui rapat ini, Pemkab Boltara berharap lahir rekomendasi strategis yang mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan efektivitas penanganan berbagai isu prioritas di daerah.
Penulis : Na***
