GlobalNewsNusantara.id
Informasi yang menyebut adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan APBD Kabupaten Buol mencapai Rp70,7 miliar dinilai tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan yang sebenarnya.
Kepala Inspektorat Kabupaten Buol, Wahida, secara tegas membantah adanya temuan pemeriksaan dengan angka sebesar tersebut. Ia menyebut tidak mengetahui dari mana angka Rp70 miliar lebih itu berasal.
“Angka Rp70 miliar itu tidak tahu dari mana angkanya,” ujar Wahida saat memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar.
Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan yang menjadi rujukan, tidak terdapat angka temuan sebesar Rp70 miliar dalam pengelolaan APBD Kabupaten Buol.
Bahkan, Wahida menyebut dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 19.B/T/LHP/DJKPN-VI.PLU/PPD.01/05/2026 tanggal 25 Mei 2026 tidak memuat angka temuan sebesar Rp70 miliar sebagaimana informasi yang beredar.
“Bahkan untuk LHP, data bersumber dari LHP BPK Nomor 19.B/T/LHP/DJKPN-VI.PLU/PPD.01/05/2026 tanggal 25 Mei 2026, tidak ada angka sebesar itu,” tegasnya.
Meski membantah angka Rp70,7 miliar, Wahida membenarkan bahwa BPK memang menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025.
Ia menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Buol TA 2025, total nilai temuan mencapai Rp 2.664.898.323,61, dengan jumlah rekomendasi sebesar Rp1.646.600.721,29.
“Dapat disampaikan bahwa temuan pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan APBD Kabupaten Buol TA 2025, besaran temuan Kabupaten Buol Rp2.664.898.323,61 dengan jumlah rekomendasi Rp1.646.600.721,29,” jelas Wahida.
Dari total temuan tersebut, terdapat kerugian daerah sebesar Rp2.112.247.322.
Namun, sebagian kerugian tersebut telah diselesaikan sebelum LHP diterbitkan, yakni sebesar Rp942.240.202. Dengan demikian, nilai rekomendasi akhir kerugian daerah yang masih harus ditindaklanjuti sebesar Rp1.170.007.121.
Tindak Lanjut Terus Dikejar
Wahida juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Buol melalui perangkat terkait terus melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, baik yang berkaitan dengan temuan administrasi maupun keuangan.
Menurutnya, progres tindak lanjut hasil pemeriksaan APBD 2025 saat ini telah berada di kisaran 40 persen lebih.
Sementara itu, untuk capaian tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK RI, berdasarkan kinerja Semester I Tahun 2026, Kabupaten Buol telah mencapai 76 persen dan berada pada peringkat keempat di Sulawesi Tengah.
“Untuk capaian prosentase tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK berdasarkan kinerja Semester I 2026 ada di angka 76 persen, yang merupakan peringkat empat di Sulteng,” ungkapnya.
Inspektorat Kabupaten Buol pun optimistis capaian tersebut masih dapat ditingkatkan hingga akhir tahun.
Wahida menargetkan tindak lanjut temuan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat mencapai 90 persen, sementara capaian tindak lanjut seluruh temuan BPK RI ditargetkan minimal 80 persen.
“Atas kondisi ini, di akhir tahun kami optimis bisa mencapai target 90 persen untuk capaian tindak lanjut temuan APBD 2025 dan minimal 80 persen untuk seluruh temuan BPK RI,” pungkasnya.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, informasi mengenai temuan BPK senilai Rp70,7 miliar perlu diuji kembali berdasarkan dokumen pemeriksaan resmi. Sebab, angka yang disampaikan Inspektorat Kabupaten Buol berdasarkan hasil pemeriksaan APBD TA 2025 berada pada nominal Rp2,66 miliar, bukan Rp70 miliar.
Penulis : Humas Pemda Buol
Editor : Heny
Sumber Berita: Diskominfo Buol
