Globalnewsnusantara.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol melaksanakan Rapat dengan menghadirkan Bersama Badan Anggaran,bertempat di ruang rapat utama Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buol, Jumat (27/12/2024).
Rapat bersama badan anggaran ini di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buol Karmin O.Y Kaimo,S.Pd,dengan agenda penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025,di dampingi oleh ketua DPRD Kabupaten Buol Rian Nathaniel Kwendy, dan Wakil ketua II Ahmad R.Kuntuamas serta sejumlah anggota Banggar antara lain Muslimah Y. Mentemas,S.Pt,Benny,Ihsan Taim,Harno,S.Sos,i Wayan Gara,S.Sos,M.Kes, Ida Rahma,S.Km,Beny dan Zulkifli Z.Usman.
Rapat ini adalah tindak lanjut keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor:900.1.15.3/583/BPKAD -G.ST/2024, tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buol tentang APBD tahun anggaran 2025 dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025.
Kegiatan ini di hadiri oleh Ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Sekertaris daerah Kabupaten Buol Dadang Hanggi,S.H,MH, asisten III Setda Buol Lani Irawati Salleh,S.E,Ak,MM,Kaban BPKAD, Inspektur inspektorat,serta sejumlah bidang teknis pengelola keuangan daerah.
Dalam kegiatan tersebut,Karmin O.Y Kaimo,S.Pd,di dampingi Ketua DPRD Kabupaten Buol Rian Nathaniel Kwendy meminta kepada tim anggaran pemerintah daerah kabupaten Buol untuk dapat melakukan evaluasi dan belanja yang telah di sepakati dalam pembahasan untuk dapat di prioritaskan sesuai aturan dengan mensinkronisasikan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Sementara Lani Irawati Salleh selaku asisten III yang mendampingi Ketua TAPD menjelaskan dalam rapat tersebut bahwa sesungguhnya postur APBD Kabupaten Buol tahun ini lebih fokus pada belanja operasional 9 persen dan Pemerintah daerah akan mengsingkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat antara lain menunjang pencapaian Program askacita yaitu visi misi daripada presiden terpilih Prabowo Subianto dan pencapaian 17 program prioritas, “Hanya saja kita review kembali karena APBD kita ini patokannya adalah RKPD. tetap wajib menyesuaikan tapi mungkin dalam perjalanan selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian termasuk di dalamnya adalah pengalokasian makanan bergizi dan sehat,Program 3 juta rumah, swasembada pangan dan swasembada energi serta beberapa item sudah ada di dalam RAPBD kita” Papar asisten III.
Yg menjadi catatan dari pemerintah provinsi adalah belanja infrastruktur yang ketentuannya minimal 40 persen secara bertahap,mungkin 1 atau 2 tahun lagi sudah menjadi wajib untuk kita lakukan. saat ini di RKPD 2025 kita baru pada angka 28,54 % untuk belanja modal, termasuk di dalamnya yang di soroti adalah mandatoris Pending inspektorat, untuk anggaran pengawasan yang ini memang cukup jauh. Yg seharusnya 0,75% daripada APBD kita tapi karena di pembahasan kemarin bahwa kondisi dana kita yang tersedia terbatas maka baru mencapai 0,07% untuk ini kita menunggu Vit back dari pemerintah pusat apabila ini di haruskan maka kita akan melakukan pergeseran, imbuh lani.
Sementara dari tim anggaran pemerintah daerah menjelaskan bahwa dalam pengganggaran 2025 nanti ada belanja Diklat,anggaran untuk BAZNAS,serta tim pengendali inflasi daerah. Salah satu catatan dari provinsi yaitu dalam rangka menunjang program pemerintah pusat yaitu penggunaan kendaraan bermotor berbasis baterai dan desain besar olahraga nasional kemungkinan besar di awal tahun Pemda akan melakukan pergeseran APBD karena selama ini yang di gunakan Pemda Buol adalah Peraturan menteri keuangan nomor 110 tahun 2023 nomenklatur antara lain untuk irmak atau DAU yang di peruntukan penggunaannya dan itu mengalami perubahan, bahkan ada beberapa kegiatan yang kemarin masuk di irmak sekarang tidak lagi bisa di masukan.
Rapat pembahasan RAPBD TA 2025 berakhir dengan penandatanganan pimpinan DPRD yaitu ketua DPRD Kabupaten Buol Rian Nathaniel Kwendy dan Wakil Ketua I Karmin O.Y.Kaimo, S.Pd. (Heny-Global)
