Jakarta – GlobalNewsNusantara.ID -Jelang Pilkada 2024 Serentak, ini Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu untuk pilkada serentak yakni, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mengingatkan penyelenggara pemilu harus berintegritas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 serentak agar dapat berjalan dengan damai.
“Pemilu damai tidak akan terwujud kalau penyelenggara tidak berintegritas, tidak adil atau malah jadi tim sukses bakal calon,” kata Anggota DKPP Tio Aliansyah pada kegiatan peluncuran Pilgub Lampung di Bandar Lampung, Sabtu malam, 27 April 2024. (rilis lengkap tempo.co)
Karena itu, mantan Komisioner KPU Lampung itu mengajak dan meminta masyarakat melaporkan secara langsung ke DKPP apabila melihat ada penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu tidak netral dalam pilkada yang akan berlangsung secara serentak pada 27 November mendatang.
“Tidak hanya tingkat KPU ataupun Bawaslu, bila ada yang melihat dan mengetahui ad hoc baik panitia pemilihan kecamatan (PPK) maupun panitia pengawas kecamatan (Panwascam) hingga penyelenggara tingkat bawahnya melakukan tindakan tidak netral bahkan merugikan laporkan, kami akan layani dengan baik,” kata Tio.
Adapun Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin berharap seluruh elemen masyarakat menyukseskan pelaksanaan pemilu yang digelar setiap lima tahun sekali itu.
“Tentunya saya ingin ucapkan terima kasih kepada masyarakat Lampung yang telah sukseskan Pilpres dan Pileg 2024,” kata dia.
Namun setelah pelaksanaan pilpres dan pileg, kata dia, ke depan akan ada Pilkada 2024 serentak, yang juga harus didukung penuh agar berjalan sukses.
“Jadi setelah pemilu, kami saat ini sedang bersiap menyelenggarakan pilkada, saya harap semua elemen masyarakat bantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Tanpa bapak ibu sekalian, tentu tidak bisa melaksanakan pilkada dengan baik,” kata dia.
“Tentunya saya ingin ucapkan terima kasih kepada masyarakat Lampung yang telah sukseskan Pilpres dan Pileg 2024,” kata dia.
Namun setelah pelaksanaan pilpres dan pileg, kata dia, ke depan akan ada Pilkada 2024 serentak, yang juga harus didukung penuh agar berjalan sukses.
“Jadi setelah pemilu, kami saat ini sedang bersiap menyelenggarakan pilkada, saya harap semua elemen masyarakat bantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Tanpa bapak ibu sekalian, tentu tidak bisa melaksanakan pilkada dengan baik,” kata dia.
“Pada 2 Mei, kami juga rencananya mendapatkan DP4 dari Kemendagri untuk data pemilih yang dibuat untuk Pilkada,” kata Afifuddin di Kantor DKPP, Jakarta, Jumat, 26 April.
KPU sebelumnya meluncurkan secara nasional proses pembentukan badan ad hoc untuk Pilkada 2024 di KPU Kota Depok, Jawa Barat. Komisioner KPU Parsadaan Harahap mengatakan per 23 April 2024 proses pembentukan tersebut dimulai dengan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
“Dalam hal ini kami akan membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan di 7.277 kecamatan dengan jumlah personel yang akan kami rekrut sebanyak 36.385 orang di seluruh Indonesia. Ini baru di level kecamatan,” kata Parsadaan pada Selasa, 23 April.
Dia mengatakan pendaftaran PPK dibuka mulai 23 April hingga hari ini, Senin, 29 April 2024. Selanjutnya, kata dia, KPU secara berjenjang akan membentuk badan ad hoc di tingkat desa atau kelurahan, yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS).
