MANADO, GlobalNewsNusantara.ID — Nama baik institusi kepolisian menjadi perhatian dalam polemik pemberitaan dugaan permintaan dana operasional senilai Rp5 miliar hingga Rp10 miliar yang dialamatkan kepada penyidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara.
Menanggapi tudingan tersebut, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulut, Kombes Pol Suryadi, akhirnya angkat bicara dan menyampaikan bantahan tegas.
Dalam konferensi pers di Aula Tribrata Polda Sulut, Selasa (17/11/2026), Kombes Pol Suryadi menegaskan bahwa tuduhan permintaan uang tersebut tidak benar.
Ia juga menyayangkan pemberitaan yang lebih dahulu beredar luas tanpa memberikan ruang hak jawab kepada pihaknya. “Tuduhan tersebut sama sekali tidak benar. Kami tidak mendapatkan ruang hak jawab untuk meluruskan pemberitaan tersebut sebelum beredar luas,” tegas Kombes Pol Suryadi.
Ia menjelaskan, perkara sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado, merupakan perkara lama yang telah bergulir sejak 2016. Penanganannya sebelumnya berada di Polresta Manado dan kemudian ditangani Ditreskrimum Polda Sulut.
Menurutnya, selama proses hukum berlangsung, para pihak telah menempuh sejumlah upaya hukum perdata, termasuk dua kali praperadilan.
PENGHENTIAN PERKARA DISEBUT BERDASARKAN PERTIMBANGAN HUKUM, Kombes Pol Suryadi menjelaskan bahwa penghentian perkara dilakukan setelah melalui proses gelar perkara dengan mempertimbangkan putusan praperadilan pada 1 September 2025 serta rekomendasi Biro Wassidik Bareskrim Polri tertanggal 9 September 2025.
Penyidik kemudian mengambil keputusan menghentikan penanganan perkara karena dinilai tidak cukup bukti. Dengan demikian, menurut penjelasan Dirreskrimum, keputusan tersebut merupakan bagian dari proses penanganan perkara berdasarkan pertimbangan hukum, bukan sebagaimana tuduhan permintaan dana yang beredar di ruang publik.
DIRRESKRIMUM TANTANG TUNJUKKAN BUKTI, BUKAN SEKADAR TUDUHAN, Kombes Pol Suryadi menyayangkan munculnya tuduhan serius tanpa disertai bukti konkret. Ia meminta John Hamenda bersama kuasa hukumnya apabila memiliki bukti baru atau novum agar menempuh mekanisme hukum yang tersedia.
“Mestinya John Hamenda dan kuasa hukumnya menyajikan bukti baru atau novum dalam perkara ini atau melakukan upaya hukum lainnya. Jangan malah menuduh penyidik tanpa bukti yang konkret,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya mempertimbangkan langkah hukum berupa laporan pidana apabila tuduhan dan penyebaran informasi yang dinilai tidak benar tersebut terus berlanjut.
KABID HUMAS: POLDA SULUT TERBUKA TERHADAP KRITIK
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo menegaskan bahwa institusinya tidak anti-kritik dan tetap membuka ruang bagi masyarakat maupun media untuk menyampaikan pengawasan serta kritik yang membangun.
“Polda Sulut pada prinsipnya terbuka dan tidak anti terhadap kritik yang membangun. Apabila tuduhan yang dilayangkan sudah bersifat menuduh tanpa adanya bukti yang sah, kami mempersilakan Direktur Reserse Kriminal Umum untuk mengambil langkah-langkah hukum,” tegasnya.
P
Klarifikasi ini menjadi penegasan sikap Ditreskrimum dan Polda Sulut dalam merespons polemik yang berkembang. Kritik dan pengawasan terhadap institusi kepolisian tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi, namun tuduhan serius terkait dugaan permintaan uang juga perlu didukung bukti dan diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Polda Sulut menegaskan keterbukaan terhadap kritik, sekaligus pentingnya menjaga profesionalitas penyidik, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.(Kif)








