MANADO, GlobalNewsNusantara.ID — Komunikasi humanis dan keterbukaan dalam mendengarkan aspirasi masyarakat kembali ditunjukkan jajaran Polda Sulawesi Utara. Di sela kunjungan Kapolda Sulut, Irjen Pol. Yudo Hermanto, S.I.K., M.M., Dirintelkam Polda Sulut Kombes Pol. Malpa Malacoppo, S.H., S.I.K., M.I.K., berdiskusi santai bersama sejumlah aktivis di Teras Sparta Tikala, Manado, Selasa (17/11/2026).
Diskusi yang berlangsung penuh keakraban tersebut turut dihadiri AKBP Effendy Tubagus, S.Sos., M.Si., M.H., serta aktivis Ances, Rivo, dan Brilian dari Konfederasi Aksi Serikat Buruh Indonesia.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah nasib masyarakat penambang emas rakyat, khususnya penambang manual yang berharap memperoleh kepastian mengenai persyaratan dan peluang legalitas aktivitas pertambangan.
Dalam dialog tersebut, Kombes Pol. Malpa Malacoppo mendengarkan berbagai aspirasi sekaligus memberikan penjelasan mengenai jalur yang tepat untuk memperjuangkan persoalan tersebut.
DIRINTELKAM: JANGAN SALAH ALAMAT, URUSAN IZIN TAMBANG ADA DI PEMERINTAH! Kombes Pol. Malpa menjelaskan bahwa persoalan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), persyaratan, perizinan, hingga keputusan mengenai pembukaan aktivitas pertambangan merupakan ranah pemerintah dan instansi yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, masyarakat maupun kelompok aktivis yang ingin memperjuangkan legalitas tambang rakyat sebaiknya menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan langsung kepada pemerintah terkait.
Ia juga menegaskan bahwa Polda Sulut bukan lembaga penerbit izin pertambangan dan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan pembukaan aktivitas tambang rakyat.
Artinya, jangan salah alamat. Jika yang diperjuangkan adalah izin dan pembukaan aktivitas tambang rakyat, jalurnya adalah pemerintah yang berwenang, bukan meminta Polda membuka tambang. Di sisi lain, Polda Sulut tetap memiliki peran dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memastikan penegakan hukum berjalan sesuai aturan.
Diskusi tersebut menjadi gambaran pentingnya komunikasi yang terbuka antara kepolisian, aktivis, dan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Kapolda Sulut Irjen Pol. Yudo Hermanto, pendekatan dialogis diharapkan terus menjadi ruang untuk mendengar aspirasi sekaligus memberikan pemahaman yang tepat mengenai kewenangan masing-masing lembaga.
Pesan pentingnya: perjuangkan hak masyarakat melalui jalur yang benar, penuhi persyaratan, dan pastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai hukum.
(Kif)



