KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Pengelolaan Dana PEN dan Pengadaan Barang/Jasa di Situbondo

Jumat, 24 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – GlobalNewsNusantara.ID Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka terkait pembangunan fly over Simpang Jalan Tuanku Ambusai–Jalan Soekarno Hatta di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018. KPK RI dalam rilis berita 21 Januari 2025.

 

Para tersangka tersebut adalah YN selaku Kepala Bidang Pembangunan dan Jembatan Dinas PUPR Provinsi Riau, sekaligus merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK); GR konsultan perencana; TC Direktur Utama PT Semangat Hasrat Jaya; ES Direktur PT Sumbersari Ciptamarga; dan NR Kepala PT Yodya Karya (Persero) Cabang Pekanbaru.

Dalam konstruksi perkaranya, pada Januari 2018 tersangka YN diduga melakukan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) tanpa perhitungan detail, dukungan data ukur, dan perubahan gambar desain, padahal terjadi perubahan nilai kontrak pada proyek tersebut. Dalam prosesnya, para pihak juga memalsukan data dan tanda tangan dalam dokumen kontraknya. Selain itu, terdapat pekerjaan yang disubkontrakkan tanpa persetujuan awal oleh PPK, dengan nilai kontrak yang jauh lebih mahal daripada hasil analisis harga satuannya. Sehingga, dalam perkara ini diduga telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp60,8 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp159,3 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadaan barang/jasa menjadi salah satu sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi terjadinya korupsi. Oleh karenanya, dalam kerangka pencegahan korupsi, KPK melalui instrumen monitoring centre for prevention (MCP) secara intens melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah, agar proses pengadaan dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.(Kifli Abidjulu)

Berita Terkait

Putra Kapolda Sulut Resmi Dilantik Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Brigtar Joshua Langie Jadi Perwira Polri 2026, Kebanggaan Sulawesi Utara
Mendagri Tegaskan Kesiapan Integrasikan Sistem Data Kemendagri Ke Satu Data Indonesia
Bupati Boltara Temui Menteri ATR/BPN, Perkuat Fondasi Tata Ruang dan Masa Depan Ekonomi Daerah
Boltara Percepat Pembangunan, Pusat Dukung Hunian Rakyat dan Sektor Perikanan
Bupati Boltara Percepat Hilirisasi Kelautan, KKP Dukung Tambak Udang Vaname Modern dan Kampung Nelayan Nasional
Bupati Boltara dan Sekjen Kemendagri Bahas Penguatan Fiskal Daerah hingga Percepatan Pengentasan Kemiskinan
POLRI SIKAT MAFIA BBM & LPG! 330 TERSANGKA DITANGKAP, NEGARA RUGI Rp243 MILIAR DALAM 13 HARI
Pemerintah Pusat Sepakat Benahi Tata Kelola RSUD Di Provinsi Papua
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 12:14

Putra Kapolda Sulut Resmi Dilantik Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Brigtar Joshua Langie Jadi Perwira Polri 2026, Kebanggaan Sulawesi Utara

Jumat, 10 Juli 2026 - 04:25

Mendagri Tegaskan Kesiapan Integrasikan Sistem Data Kemendagri Ke Satu Data Indonesia

Kamis, 11 Juni 2026 - 21:51

Bupati Boltara Temui Menteri ATR/BPN, Perkuat Fondasi Tata Ruang dan Masa Depan Ekonomi Daerah

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:03

Boltara Percepat Pembangunan, Pusat Dukung Hunian Rakyat dan Sektor Perikanan

Rabu, 10 Juni 2026 - 17:32

Bupati Boltara Percepat Hilirisasi Kelautan, KKP Dukung Tambak Udang Vaname Modern dan Kampung Nelayan Nasional

Berita Terbaru