Oleh: Vebry Tri Haryadi, Praktisi Hukum, Mantan Wartawan
Manado – GlobalNewsNusantara ID Satu tahun kepemimpinan YSK–Viktor di Sulawesi Utara seharusnya menjadi panggung pembuktian. Visi besar tentang pembangunan berkelanjutan, ekonomi kuat, kesejahteraan merata, dan pemerintahan bersih telah digemakan sejak awal. Namun realitas di lapangan justru memunculkan pertanyaan keras: apakah yang dibangun substansi atau sekadar persepsi?
Narasi optimisme terus diproduksi. Aktivitas seremonial masif. Publikasi gencar. Namun ketika diuji pada konsistensi kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat, fondasinya terlihat goyah. Visi yang semestinya menjadi kompas arah pembangunan perlahan berubah menjadi slogan yang kehilangan daya dorong.
Secara angka, pemerintah tampak nyaman. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara berada di kisaran 5,6 persen pada 2025. Tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,7–5,8 persen, dan kemiskinan di kisaran 6,6–6,8 persen. Sekilas stabil. Namun stabilitas angka tidak otomatis berarti kesejahteraan merata.
Struktur ekonomi daerah masih ditopang sektor informal yang rapuh. Lapangan kerja layak belum tumbuh signifikan. Daya beli masyarakat stagnan. Pertumbuhan ada, tetapi tidak terasa kuat di dapur rakyat. Inilah paradoks pembangunan: angka naik, tetapi kualitas hidup belum melonjak.
Kontradiksi makin nyata saat pemerintah mendorong pariwisata sebagai masa depan, namun bersamaan membuka ruang ekspansi tambang rakyat tanpa pengendalian ketat. Pariwisata membutuhkan kelestarian. Pertambangan tanpa tata kelola disiplin berisiko menggerus fondasi itu. Di sisi lain, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan justru makin terdesak. Lahan menyusut, regenerasi petani stagnan, dan kebijakan pangan belum menjadi prioritas strategis.
Masalah tata kelola juga tak bisa diabaikan. Kehadiran puluhan staf khusus, penasehat, dan tim khusus di luar struktur resmi OPD memunculkan pertanyaan serius tentang efektivitas dan efisiensi. Jika misi pemerintah adalah good governance, maka pembengkakan struktur non-struktural berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan dan jalur kekuasaan informal yang minim pengawasan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, fungsi kontrol politik terlihat melemah. DPRD Sulawesi Utara relatif sunyi dari kritik tajam. Dalam demokrasi, kekuasaan tanpa kontrol adalah pintu masuk kesalahan kebijakan. Ketika pengawasan redup, ruang koreksi menyempit.
Program unggulan pun tak lepas dari sorotan. Rute penerbangan baru yang digadang sebagai motor pariwisata justru menjadi contoh kebijakan tanpa kalkulasi matang. Minim kajian pasar, lemah perencanaan, dan akhirnya tidak berkelanjutan. Kebijakan seperti ini memunculkan kesan lebih mengejar momentum pencitraan ketimbang dampak jangka panjang.
Bandingkan dengan gaya kepemimpinan di daerah lain. Di Jawa Barat, Dedi Mulyadi dikenal kuat membangun citra populis. Namun pencitraan itu berjalan beriringan dengan respons cepat, keberanian mengambil keputusan, dan kehadiran langsung menyentuh persoalan masyarakat.
Hal yang relatif serupa tampak di Maluku Utara di bawah Sherly Tjoanda. Komunikasi publik yang kuat dibarengi langkah konkret dan keberanian eksekusi. Pemerintah hadir bukan hanya dalam narasi, tetapi dalam tindakan yang terasa.
Perbandingan ini penting untuk menegaskan satu hal: pencitraan bukan dosa politik. Ia sah dalam demokrasi modern. Tetapi pencitraan harus menjadi pintu masuk kerja nyata, bukan pengganti substansi.
Dalam konteks Sulawesi Utara, yang terlihat justru jurang antara narasi dan implementasi. Pemerintah aktif membangun persepsi di ruang digital, tetapi penyelesaian masalah riil berjalan lambat. UMKM masih terjebak akses modal terbatas. Distribusi lemah.
Pendampingan belum sistematis. Kebijakan fiskal daerah belum sepenuhnya diarahkan untuk mendorong produktivitas rakyat.
Masalah etika pemerintahan pun ikut mencuat lewat kasus oknum staf khusus yang tersandung persoalan moral. Ini bukan sekadar soal individu, melainkan cerminan lemahnya sistem seleksi dan pengawasan internal.
Satu tahun ini menjadi alarm keras. Jika pola ini berlanjut, maka yang tertinggal bukan legacy pembangunan, melainkan akumulasi persoalan struktural yang semakin kompleks.
Pemerintah harus segera keluar dari jebakan pencitraan. Fokus perlu dikembalikan pada penguatan sektor riil, konsistensi lintas kebijakan, penataan struktur pemerintahan yang efisien, serta keberanian melakukan koreksi internal.
Kepemimpinan sejati tidak diukur dari seberapa sering tampil di ruang publik, tetapi seberapa nyata perubahan dirasakan masyarakat. Publik tidak butuh narasi indah. Publik butuh kebijakan yang bekerja, menyentuh, dan adil tanpa sekat.
Dan sejarah selalu mencatat bukan siapa yang paling banyak berbicara, tetapi siapa yang benar-benar bekerja.(Kif)
