MANADO – GlobalNewsNusantara.id Arah pemerintahan Gubernur Sulawesi Utara (YSK) dipastikan tetap kokoh dan tidak bergeser. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, S.IP., M.M, yang menekankan bahwa penguatan birokrasi kini memasuki fase baru: terbuka, nasional, dan berbasis kualitas.
Dalam pernyataannya pada Selasa (05 Mei 2026), Sekprov memastikan bahwa pengisian jabatan eselon II kini terbuka luas, tidak lagi terbatas secara internal. Sistem yang digunakan adalah manajemen talenta nasional yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN)—menjadikan seluruh pejabat berkompetensi sebagai bagian dari aset nasional.
“Arah Gubernur YSK jelas dan tidak berubah. Kita butuh figur yang kuat secara kompetensi, teruji rekam jejaknya, dan memiliki loyalitas terhadap visi pembangunan daerah,” tegas Tahlis Gallang.
Ia menambahkan, dalam dinamika pemerintahan, konsistensi adalah kekuatan utama. Keberlanjutan kebijakan Gubernur YSK disebut sebagai refleksi kepemimpinan tegas dan berprinsip—yang diibaratkan sebagai “pola kristal”, yakni arah yang jernih, kokoh, dan tidak mudah goyah oleh perubahan.
Lebih jauh, sistem manajemen talenta ini membuka peluang besar bagi pejabat dan tenaga profesional dari berbagai daerah bahkan kementerian untuk ikut bersaing mengisi jabatan strategis di Sulut. Proses seleksi pun tidak hanya bertumpu pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak, kompetensi, serta “chemistry” dengan pimpinan.
Jika kandidat internal belum memenuhi kebutuhan strategis, Pemprov Sulut tidak ragu membuka opsi alternatif hingga lintas provinsi dan kementerian. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan efektivitas kerja serta percepatan program prioritas daerah.
Sebagai contoh, di sektor Kelautan dan Perikanan, figur yang memiliki akses langsung ke kementerian menjadi prioritas utama. Jika tidak tersedia di internal, maka rekrutmen dari luar menjadi langkah strategis demi memperkuat koordinasi dan mempercepat hasil.
Kebijakan ini sekaligus menegaskan bahwa di era kepemimpinan Gubernur YSK, jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah strategis yang harus diisi oleh figur terbaik.
Langkah progresif ini menjadi bukti nyata keseriusan Gubernur YSK bersama Sekprov dalam membangun birokrasi Sulawesi Utara yang adaptif, profesional, kompetitif, dan terkoneksi secara nasional, demi mendorong percepatan pembangunan daerah.
(Kifli / GlobalNewsNusantara.id)
