Pemda Ancam Terapkan Sanksi Penjara dan Denda Besar Untuk Distributor Gas Elpiji Nakal

Rabu, 27 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Globalnewsnusantara.id

Pemerintah daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah akan menjerat para distributor elpiji bersubsidi yang nakal untuk membuat jera.

Pj.Sekda menggelar rapat koordinasi pengendalian pengawasan gas LPG bersubsidi 3 Kilogram, bertempat di ruang kerja Pj.Sekda,Selasa (26/maret/2023).

Rapat koordinasi ini di hadiri oleh Wakapolres Buol Kompol Johnny I.M.Bolang,S.Sos, M.H.,Kasat Polpp Purnomo,S.Stp,Asisten II bidang perekonomian dan pembangunan Drs.Arianto Riuh,Kabag ekbang,Camat Biau Nasir Andimakka,S.Ip dan beberapa lurah di wilayah kota Kabupaten Buol.

Dalam rakor yang melibatkan instansi terkait ini, di bahas tentang tingginya penjualan gas LPG bersubsidi 3 Kilogram ke masyarakat khususnya wilayah kota Buol yang bervariasi hingga mencapai 60.000 rupiah perkilogramnya. Hal ini di lakukan oleh oknum-oknum calo yang sengaja membeli gas dan mempermainkan harga dengan memanfaatkan kebutuhan masyarakat yaitu menjelang hari raya idul fitri.

Dari rapat yang di gelar ini,terbentuk satgas yang akan bertindak bila kedapatan ada Pangkalan yang sengaja melakukan permainan dengan para calo. Satgas akan melakukan pencabutan izin Pangkalan yang melakukan pelanggaran atau kerjasama dengan pihak calo.penindakan ini di laksanakan dengan mempertimbangkan keluhan Masyarakat yang ada di wilayah kota Kabupaten Buol.

Adapun hasil keputusan rapat koordinasi tersebut antara lain,Satgas akan melakukan pemantauan penyaluran LPG bersubsidi di setiap Pangkalan, dan bila di temukan pelanggaran dari ketentuan yang seharusnya maka satgas akan melakukan penyitaan barang bukti dan akan di kenakan sanksi yaitu melanggar undang-undang tentang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999,pasal 62 ayat (1) J,pasal 8 ayat (1) huruf a dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda sebesar 2 miliar Rupiah.

Dengan di berlakukannya sanksi terhadap para distributor nakal ini,masyarakat Buol berharap pemerintah daerah Kabupaten Buol  dapat menjalankan pemantauan serta sanksi sesuai dengan hasil rapat ini. (Redaksi-001)

 

Berita Terkait

BULOG Tolitoli Awasi 220 RPK, Sidak Sejumlah Pasar dan Pastikan Distribusi Beras SPHP Sesuai Aturan
Pemda Buol Siapkan Sweeping Pembalakan Kayu Liar
Plt Bupati Boltara Tekankan Sinkronisasi Kinerja OPD dalam Penyusunan Cascading RPJMD 2025–2029
Plt Bupati Boltara Tunjuk Iwan Tato sebagai Plt Camat Sangkub, Herman Tamasoleng Penjabat Sangadi Huntuk
Hadiri Konferensi V PWI Boltara, Sekda Jusnan Mokoginta Tekankan Profesionalisme dan Independensi Pers
Wagub Sulteng Lantik Pengurus IDI Buol di Dampingi Wabup dan Ketua DPRD Buol
Plt Bupati Boltara dan Plt Kajati Sulut Perkuat Pengawasan Pembangunan Desa
RIO CAPELLA TURUN LANGSUNG! Hanura Sulut Digenjot Lolos Senayan, DPP Suntik Dukungan Dana Konsolidasi Ratusan Juta
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 19:20

BULOG Tolitoli Awasi 220 RPK, Sidak Sejumlah Pasar dan Pastikan Distribusi Beras SPHP Sesuai Aturan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:17

Pemda Buol Siapkan Sweeping Pembalakan Kayu Liar

Jumat, 30 Oktober 2026 - 12:58

Plt Bupati Boltara Tekankan Sinkronisasi Kinerja OPD dalam Penyusunan Cascading RPJMD 2025–2029

Jumat, 30 Oktober 2026 - 11:21

Plt Bupati Boltara Tunjuk Iwan Tato sebagai Plt Camat Sangkub, Herman Tamasoleng Penjabat Sangadi Huntuk

Kamis, 29 Oktober 2026 - 18:14

Hadiri Konferensi V PWI Boltara, Sekda Jusnan Mokoginta Tekankan Profesionalisme dan Independensi Pers

Berita Terbaru

Buol

Pemda Buol Siapkan Sweeping Pembalakan Kayu Liar

Jumat, 30 Okt 2026 - 15:17