Globalnewsnusantara.id
Bappeda-Litbang bersama pemerintah daerah kabupaten Buol melaksanakan Rapat Koordinasi tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), bertempat di aula lantai II Kantor Bappeda-Litbang,Kamis (5/12/2024).
Rapat TKPK ini di buka oleh asisten II bidang perekonomian dan pembangunan Suwondo D.Sanua,S.Sos,dengan di dampingi oleh kepala Bappeda-Litbang Wahyu Setyabudi,SH.,M.H,dan Muhammad As’adussyafran,S.Tr.Stat Statistisi Ahli pertama yang didelegasikan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol.
Dalam rapat koordinasi tersebut hadir pula BPD Sulteng cabang Buol, Kadis Nakertrans Arsyad,S.T, sekertaris P2KB-P3A,Dinas Kesehatan,dinas Pertanian,DisPerkim, sejumlah camat antara lain Camat Bokat Moh.Ikhsan Mangge,S.Sos, M.Si,Lakea,Paleleh Barat,Biau,Para Camat serta bidang perekonomian OPD terkait penanggulangan kemiskinan.
Asisten II bidang perekonomian dan pembangunan Suwondo D.Sanua,S.Sos,dalam sambutanya memaparkan bahwa, “Kemiskinan kini telah menjadi masalah global termasuk di Indonesia. Masalah kemiskinan adalah tantangan besar kita untuk segera menjadi target yang harus di tuntaskan.di tahun 2024, tingkat kemiskinan kabupaten Buol sebesar 13,08 persen,menurun sebesar 0,28 % dari tahun sebelumnya.sementara RDP kabupaten Buol tahun 2023-2026 menargetkan tingkat kemiskinan di tahun 2024 pada angka 10,9%. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi kita semua,apalagi saat ini kita lagi memasuki akhir tahun 2024” ucap Suwondo D. Sanua saat membuka rakor tersebut.
Di tambahkannya bahwa “Upaya mengentaskan kemiskinan tidaklah mudah dan berhadapan dengan sebagian tantangan antara lain pemanfaatan anggaran yang ada dalam mensinergikan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD,APBDes maupun anggaran non pemerintah lainnya sehingga terintegrasi dan tepat sasaran serta bagaimana memastikan ketepatan jenis intervensi,lokasi, termasuk sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif dan efisien dalam menurunkan angka kemiskinan di kabupaten Buol” Papar asisten II saat membuka rakor TKPK mewakili PJ.Bupati Buol.
Selanjutnya, Kepala Bappeda-Litbang Wahyu Setiabudi,SH,M.H, dalam kegiatan tersebut mempersilahkan kepada BPS untuk dapat mempresentasikan angka kemiskinan di Kabupaten Buol.
“BPS mengukur tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) di mana kemiskinan di pandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dari sisi pengeluaran.dari data BPS penduduk miskin kabupaten Buol pada tahun 2020 hingga 2024 sejumlah 23.050 jjiwa.persentase kemiskinan di kabupaten Buol tahun 2024 sejumlah 13,08 persen dengan pendapatan perkapita 477,640 perbulan. Sementara pada pemutakhiran data P3KE di bulan Juli tahun 2024 telah di lakukan sosialisasi terkait data P3KE sekaligus penyerahan data P3KE 108 desa/7 kelurahan di 11 kecamatan. Setelahnya itu desa dan kelurahan melakukan pemutakhiran data hingga bulan Agustus dan di buktikan dengan hasil musyawarah desa dan kelurahan. Adapun tim verifikasi selanjutnya memasuki tahapan penetapan masyarakat miskin ekstrem hasil pemutakhiran (musdes/muskel) yang melahirkan surat keputusan Bupati nomor: 100.332)/237.33/ Bappeda-Litbang. Sementara upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem akan memprioritaskan pada program nasional antara lain memastikan konvergensi upaya P3KE yang telah ditetapkan dalam keputusan menteri perekonomian melalui 3 strategi kebijakan peningkatan ekonomi” Papar pemateri dari BPS.
Setelah melalui sesi diskusi yang cukup panjang dari seluruh peserta rakor, Kepala Bappeda-Litbang Wahyu Setyabudi dalam sambutannya meminta kepada dinas sosial untuk dapat proaktif dalam update data kemiskinan ekstrem dan dinas Sosial lebih layak berperan dalam pemaparan kondisi orang miskin di Buol. Sama halnya dengan dinas PUPR, Disperkim, pertanian,Koperasi UKM dan Perdagangan. Wahyu Setyabudi selaku Kepala Bappeda-Litbang meminta kepada panitia agar dapat membuat satu grup agar dalam intervensi penanganan kemiskinan dapat secara bersama-sama memfokus pada titik-titik prioritas serta mudah dalam mengkolaborasikan program satu dan lainnya. (Heny-Global)
