MANADO – GlobalNewsNusantara.ID Fakta mengejutkan terungkap di tubuh Polda Sulawesi Utara. Ketersediaan personel Polri di wilayah ini ternyata masih jauh dari ideal, bahkan baru mencapai 49 persen dari total kebutuhan. Kondisi ini menjadi alarm serius, terutama untuk wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tinggi.
Karo SDM Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Slamet Waloya, menegaskan bahwa kekurangan paling parah terjadi di jajaran Polres kepulauan yang menjadi garda terdepan pengamanan wilayah perbatasan. Data menunjukkan ketimpangan yang cukup tajam:
Polres Kepulauan Talaud baru terpenuhi 37%
Polres Kepulauan Sangihe baru 42%
Polres Kepulauan Sitaro hanya 31%
Kondisi ini dinilai rawan, mengingat wilayah kepulauan kerap menghadapi ancaman serius seperti penyelundupan, perdagangan orang, hingga peredaran minuman keras ilegal.
“Kami luruskan, penugasan di wilayah kepulauan bukan hukuman. Justru ini adalah tugas strategis yang membutuhkan anggota terbaik dengan integritas tinggi,” tegas Slamet Waloya.
Ia menambahkan, setiap mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi serta pengembangan karier anggota melalui sistem tour of duty dan tour of area. Fenomena Pengunduran Diri Jadi Sorotan
Selain kekurangan personel, Polda Sulawesi Utara juga menghadapi tren pengunduran diri anggota dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, pengunduran diri tidak bisa dilakukan sembarangan.
Menurut Slamet Waloya, anggota hanya bisa mengajukan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) Atas Permintaan Sendiri (APS) jika telah mengabdi minimal 20 tahun dan tidak sedang terlibat masalah hukum atau disiplin.
Data menunjukkan:
2022: 3 personel (ikut pasangan/suami & caleg)
2023: 8 personel (mayoritas caleg & wiraswasta)
2024: 2 personel (Pilkada & usaha)
2025: 4 personel (parpol, keluarga, pendidikan anak)
2026: 2 personel (wiraswasta & advokat)
Rekrutmen Digenjot, Pelayanan Harus Tetap Maksimal
Di tengah keterbatasan ini, Polda Sulawesi Utara memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Upaya rekrutmen terus diperkuat guna menutup kekurangan personel, terutama untuk wilayah kepulauan yang menjadi prioritas utama.
“Dengan kondisi di bawah 50 persen, kami tetap maksimalkan kinerja yang ada sambil mempercepat rekrutmen untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkas Slamet Waloya.(Kif)
