Bolsel — GlobalNewsNusantara.ID
Dugaan korupsi berjamaah dalam proyek strategis nasional jaringan air bersih Bakida (DAKTEMATIK) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara, kini mencuat ke permukaan dan menyulut kemarahan warga.
Proyek yang menelan anggaran Rp12,97 miliar dari APBN Tahun Anggaran 2024 itu seharusnya menjadi penyelamat warga dari krisis air bersih, namun kini justru berubah menjadi sumber kekecewaan dan dugaan penyelewengan anggaran besar-besaran. Proyek Bernilai Miliar Rupiah, Warga Justru Tak Dapat Air
Alih-alih menikmati air bersih seperti yang dijanjikan pemerintah, ratusan kepala keluarga di Bakida kini hanya bisa menatap pipa kosong.
“Yang dijanjikan pipa dan meteran air, tapi rumah kami tidak dipasangi. Pemerintah cuma pandai janji, hasilnya nihil,” ujar salah satu warga dengan nada geram saat ditemui di lokasi proyek.
Warga menilai proyek yang digembar-gemborkan mampu membawa air hingga ke rumah-rumah itu hanyalah janji manis tanpa realisasi.
Sebagian besar masyarakat kembali bergantung pada air sumur dan air hujan untuk kebutuhan mandi dan memasak. Diduga Gunakan Pipa Murahan dan Tak Sesuai Standar
Hasil penelusuran lapangan menunjukkan adanya dugaan rekayasa material proyek.
Pipa yang seharusnya menggunakan Black Steel atau HDPE (High-Density Polyethylene) sesuai standar teknis Kementerian PUPR, diduga diganti dengan pipa plastik biasa berkualitas rendah.
Tindakan ini tidak hanya melanggar spesifikasi teknis, tetapi juga mengindikasikan adanya permainan anggaran dan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang merugikan keuangan negara.
Dari total rencana 420 sambungan rumah (SR), hanya sekitar 300-an yang terealisasi. Puluhan rumah warga sama sekali belum tersentuh jaringan air bersih.
Sementara itu, proyek sudah dinyatakan selesai 100 persen di atas kertas. Janji Sekda Tinggal Janji — Jalan Aspal Tak Pernah Dibangun
Ironinya, bukan hanya air bersih yang gagal dinikmati, janji lain dari pejabat daerah pun tinggal omong kosong.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bolsel sebelumnya berjanji akan membangun jalan beraspal menuju kawasan proyek sebagai bagian dari paket pekerjaan infrastruktur pendukung, namun hingga kini janji itu tak pernah terealisasi.
“Air tak ada, jalan juga tidak ada. Kami hanya dijadikan alat untuk laporan proyek selesai,” keluh warga lainnya. Desakan Publik: Polda Sulut Diminta Turun Tangan
Kemarahan publik kini kian membesar. Aktivis dan pemerhati kebijakan publik di Sulawesi Utara meminta Polda Sulut segera membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas proyek yang diduga sarat korupsi ini.
“Anggaran hampir Rp13 miliar bukan uang kecil. Kalau proyeknya gagal, ada yang harus bertanggung jawab. Jangan sampai rakyat jadi korban lagi,” tegas salah satu tokoh masyarakat Bolsel.
Warga mendesak agar BPK dan Kejati Sulut ikut turun menelusuri aliran dana proyek ini, serta memeriksa seluruh pihak yang terlibat — mulai dari rekanan pelaksana, konsultan pengawas, hingga pejabat pengguna anggaran. Aroma KKN Menguat, Publik Tunggu Ketegasan Penegak Hukum
Publik kini menantikan langkah tegas dari aparat penegak hukum.
Jika benar terjadi pengurangan kualitas material dan manipulasi volume pekerjaan, maka kasus ini bisa menjadi salah satu skandal proyek air bersih terbesar di Sulawesi Utara tahun 2025.
Sementara itu, pihak Dinas PUPR Bolsel dan pelaksana proyek hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi.
Skandal Bakida kini menjadi simbol kemarahan rakyat atas bobroknya pengelolaan proyek vital yang seharusnya membawa kesejahteraan. Warga pun berharap agar Polda Sulut tidak tinggal diam, sebab setetes air bersih yang dijanjikan, kini berubah menjadi gelombang ketidakadilan.
(Kif / Tim Redaksi GlobalNewsNusantara.ID)
