Globalnewsnusantara.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol menerima puluhan honorer yang menuntut keadilan nasib mereka terkait pengabdian yang sudah melewati satu dekade sementara PPPK R1,R2 di duga lolos di temukan memiliki catatan manipulasi data.
Rapat dengar pendapat ini di laksanakan di ruang rapat Bapemperda Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buol,Senin (20/01/2025) pukul 14.00 WITA,di pimpin oleh Wakil Ketua II Ahmad R.Kuntuamas, di dampingi Ketua DPRD Kabupaten Buol Rian Nathaniel Kwendy,Benny,Nahnu,Ida Rahma,Hj. Hartini P.Lamaka,Siti Hartina Gurugala,dan Ramli,S.Pd.
Massa aksi Aliansi Honorer Bersatu berjumlah kurang lebih 30 orang tersebut membawa tuntutan yaitu meminta Pj. Bupati Buol dan Ketua DPRD Kabupaten Buol agar nama-nama yang di sinyalir tenaga honorer siluman yang lulus PPPK tahap 1 agar di tangguhkan datanya oleh BKPSDM Kabupaten Buol ke BKN,guna membuktikan status yang bersangkutan. selanjutnya Massa aksi juga meminta kepada Pj.Bupati Buol menonaktifkan pejabat yang terlibat dalam sindikat pemalsuan data honorer di instansi pemerintah bila terbukti terlibat, serta menuntutnya secara hukum. Meminta Pj. Bupati Buol menggagalkan honorer yang lulus tahap 1 yang di sinyalir “Siluman” untuk tidak di angkat menjadi PPPK tahun 2024 serta menghapus datanya di BKPSDM sebagai tenaga honorer di Kabupaten Buol.
Mereka juga meminta pengangkatan non-ASN database BKN (R2-R3) sebagai PPPK full time dan menuntut pengangkatan Non-ASN yang terdaftar di database BKPSDM Buol yang benar-benar aktif bekerja dan di pertanggungjawabkan kepala dinasnya di selesaikan terlebih dahulu karena mereka adalah tenaga yang sudah mengabdi dan layak mendapatkan pengakuan lebih. Non ASN database BKN (R2-R3) menolak di angkat sebagai PPPK paruh waktu dan meminta agar status di naikkan menjadi PPPK full time, pengangkatan Non ASN database BKN (R2 -R3) wajib berdasarkan masa kerja. Meminta agar pengangkatan mereka sebagai PPPK full time di dasarkan pada masa kerja yang panjang dan kontribusi yang nyata di berbagai sektor.dan yang terakhir tuntutan mereka adalah mendesak kepada DPRD Kabupaten Buol agar membuat Pansus dalam penyelesaian kasus pengangkatan PPPK Buol serta kasus dugaan mal administrasi dalam pemberkasan persyaratan calon PPPK Kabupaten Buol.
Pimpinan rapat dan peserta aksi terlibat diskusi yang sedikit alot sehingga Korlap membuka sebagian data-data para peserta yang lolos PPPK antara lain sekian banyaknya peserta yang ternyata yang bersangkutan sebelumnya adalah perangkat desa yang datanya di manipulasi, ada pula yang sebagai mantan calon anggota DPRD Kabupaten Buol padahal tes PPPK dan pemilihan legislatif sama-sama di laksanakan di tahun 2024.
Setelah mendengar pemaparan tuntutan massa aksi, Kadis BKPSDM Kabupaten Buol Drs.Asrarudin,M.Si selanjutnya di berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait tuntutan para massa aksi. “Kami menerima data-data tersebut dari dinas yang jumlahnya ribuan, tidak mungkin kita akan memverifikasi satu persatu.nanti di kesempatan berikutnya coba kita hadirkan dari dinas untuk dapat menjelaskan masalah ini” ujar Kaban BKPSDM Kabupaten Buol.
Dalam RDP tersebut Massa aksi juga menyayangkan bahwa BKPSDM tidak lagi memverifikasi data-data kelayakan berkas by nama by addres sehingga kesannya di manfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan modusnya.
Rapat sempat alot dan terjadi ketegangan antara Ahmad Kuntuamas selaku pimpinan RDP dengan koordinator aksi Aliansi Honorer Bersatu. Rapat dengar pendapat selanjutnya langsung di tutup oleh Ahmad R.Kuntuamas tanpa menemui solusi,dan akan di agendakan kembali dengan waktu yang belum di tentukan. (Redaksi-001)
