Wakil Bupati Buol, Moh. Nasir DJ Daimaroto, SH., MH., secara resmi membuka kegiatan workshop pemutakhiran data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang diselenggarakan di Aula Rapat Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Buol pada Jumat, (27/6/2026).
Kegiatan krusial ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, serta perwakilan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Dalam laporan pelaksanaannya, Ketua Panitia kegiatan, Moh. Fadli S. Padjimbung, S.Sos—yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin—menyampaikan bahwa ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan dinamis merupakan kunci utama dalam keberhasilan penyaluran program jaminan dan bantuan sosial.
”SIKS-NG merupakan instrumen utama yang digunakan untuk mengawal validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman yang mendalam bagi para ujung tombak pengelolaan data di tingkat desa dan kelurahan agar proses verifikasi dan validasi data dapat berjalan lebih optimal,” ujar Moh. Fadli S. Padjimbung
Adapun total peserta yang mengikuti pelatihan ini berjumlah 150 orang, yang terdiri dari seluruh Operator SIKS-NG Desa se-Kabupaten Buol, seluruh Operator SIKS-NG Kelurahan se-Kabupaten Buol, serta Pendamping Sosial di 11 kecamatan.
Target dan Harapan Output Kegiatan
Berdasarkan dokumen laporan Moh. Fadli S. Padjimbung merumuskan beberapa target output utama dari pelaksanaan pelatihan ini, di antaranya:
• Peningkatan Keterampilan Teknis: Meningkatnya kemampuan para operator desa/kelurahan dalam mengoperasikan menu-menu terbaru di aplikasi SIKS-NG.
• Kesamaan Persepsi: Terwujudnya kesepahaman mengenai regulasi serta mekanisme usulan, sanggahan, dan verifikasi data kemiskinan.
• Data Valid & Akurat: Proses pemutakhiran data di tingkat tapak menjadi lebih cepat, akurat, dan akuntabel.
• Bansos Tepat Sasaran: Meminimalisir adanya exclusion error maupun inclusion error dalam penyaluran bansos di Kabupaten Buol.
• Sinergi Lintas Sektor: Terjalinnya koordinasi yang kuat antara perencanaan makro di Bappeda, pengawasan di Dinas Sosial, hingga eksekusi data di tingkat desa.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Moh. Nasir menegaskan bahwa agenda ini memiliki urgensi yang sangat tinggi bagi Kabupaten Buol. Output dari workshop ini diharapkan mampu melahirkan data yang valid, sehingga penyaluran bantuan sosial (bansos)—baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten—dapat tepat sasaran.
”Kita sampai hari ini masih perlu mengupdate masyarakat yang menerima bantuan. Karena masih banyak masyarakat kita yang sangat perlu dibantu tapi tidak terdata. Sebaliknya, ada juga yang tidak wajar menerima bantuan, tapi setiap bulan atau setiap tahun mendapatkan bantuan,” ujar Wabup Moh. Nasir dalam arahannya.
Ia juga menyoroti adanya dinamika di lapangan, termasuk adanya oknum warga yang tidak memenuhi syarat namun melayangkan protes saat namanya dicoret dari daftar penerima. Oleh karena itu, ia berpesan kepada para operator SIKS-NG agar bekerja secara profesional, objektif, dan tidak memanipulasi data demi kepentingan kerabat atau keluarga yang sebenarnya tidak berhak.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Buol, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Tim Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI yang telah hadir sebagai narasumber untuk memperkuat kapasitas para pengelola data di Buol. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak Dinsos Provinsi Sulteng serta jajaran Dinsos Kabupaten Buol atas sinergi yang terus dibangun dalam mewujudkan tata kelola data kesejahteraan sosial yang lebih baik.
Penulis : Humas Pemda Buol
Editor : Heny
Sumber Berita: Diskominfo Buol
