Globalnewsnusantara.id
Wakil Bupati Buol Dr. Nasir Dj.Daimorto,S.H,M.H, menggelar rapat bersama Ketua Komisi 1 DPRD Buol≈≈ Ahmad A. Koloi dan Kepala BPJ̌S Kesehatan Cabang Palu.
Rapat ini juga di hadiri oleh sejumlah pimpinan OPD yaitu Bappeda-Litbang,BPKAD,Dinkes,Dinsos,Disdukcatpil,Dinas PMD,BKPSDM Direktur RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, Direktur Pratama Buol,BPJS Kesehatan cabang Buol, Kepala Bagian penjaminan manfaat dan utilitas BPJS Kesehatan Cabang Palu.
Rapat forum tim komunikasi pemangku kepentingan utama Kabupaten Buol dan BPJS Kesehatan ini di laksanakan di ruang rapat wakil Bupati Buol,Rabu (18/6/2025).
Pertemuan ini membahas tentang hutang iuran wajib PNS Daerah Komponem TPP dan TPG tahun 2024 sebesar 3.729.262.948 rupiah dan kewajiban daerah membayar item yang sama tahun 2025 senilai 12.148.730.400 rupiah sementara kesiapan dana daerah saat ini hanya 10..000.002.096 rupiah artinya kekurangan anggaran senilai 2.148.728.304 rupiah,sementara interval waktu pembayaran sampai bulan september 2025.
Menanggapi permasalahan hutang ke BPJS kesehatan yang nilainya miliaran rupiah ini, Komisi 1 DPRD Kabupaten Buol selaku yang membidangi kesehatan selanjutnya Ketua Komisi 1 Ahmad A. Koloi angkat bicara dan prihatin terkait kondisi kesiapan keuangan daerah,sistem jaminan sosial untuk meningkatkan pelayanan kesehatan serta keberlangsungan Universal Health Coveeage (UHC) dan pelaksanaan program JKN di Kabupaten Buol mengatakan, “Dana APBD yang di persiapkan untuk alokasi pembayaran ini baru 10 miliar lebih dan kita masih kekurangan 2.148.728.404 rupiah dan itu semestinya di selesaikan perbulan september 2025. Sementara kewajiban perangkat desa, mulai dari Kepala desa,BPD hingga kepala dusun keseluruhan berjumlah 1.096 orang itu belum ada dananya. Adapun pembayarannya 1 % di tanggung dana desa dan 4 persen di tanggung pemda berjumlah 789.680.275 rupiah, dan ini juga merupakan permasalahan yang harus di selesaikan oleh pemerintah” Ujar Ahmad Koloi.
Sementara data jumlah peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Buol hingga bulan Juni 2025 sebanyak 22.215 orang dan BPJS non aktif sejumlah 4.175 orang. Adapun yang terdaftar dalam program Berani Sehat sejumlah 1.088 orang. Sementara jumlah perangkat desa yang wajib membayar BPJS sebanyak 1.096 orang yang terbagi dari dua sumber pembiayaan yaitu 1 % di biaya dana desa dan 4 persen di tanggung pemda.
Rapat di pimpin Wakil Bupati Buol Dr. Nasir Dj.Daimorto,S.H,M.H, berlangsung secara tertutup dan peserta melaksanakan rembuk dalam mencari solusi terkait hutang di BPJS Kesehatan tahun 2024 dan kewajiban pembayaran 12 miliar lebih pada tahun 2025 ini.(Heny-Global)
