MANADO, GlobalNewsNusantara.ID — Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi topik dalam Diskusi Publik dan Refleksi Dua Tahun Asta Cita yang digelar Perkumpulan Pemuda Keadilan (PPK) Cabang Manado, Fahri Dochmie dan Ketua Pusat, Dendi Budiman, menyelenggarakan Diskusi Publik & Refleksi Dua Tahun Asta Cita: Merawat Toleransi, Menguatkan Ekonomi Biru, Minggu malam, (1 November 2026).
Diskusi yang berlangsung pukul 19.00 hingga 21.00 WITA di Hotel Genio Manado tersebut mengangkat tema “Dua Tahun Asta Cita: Merawat Toleransi, Menguatkan Ekonomi Biru.”
Lebih dari 50 peserta yang didominasi kalangan pemuda dan mahasiswa mengikuti forum tersebut. Diskusi menghadirkan politisi PAN Kamran Mochtar Podomi, Reiner Emyot Ointoe sebagai pembahas, serta aktivis sekaligus jurnalis Beggy Gobel sebagai moderator.
Forum ini menjadi ruang refleksi kaum muda untuk melihat bagaimana gagasan besar Asta Cita diterjemahkan dalam arah pembangunan Indonesia, khususnya dari sisi ekonomi, sosial, kebudayaan, lingkungan, dan toleransi.
Asta Cita Dilihat dari Perspektif Ekonomi dan Sejarah
Dalam pemaparannya, Kamran Mochtar Podomi mengulas hubungan antara politik dan ekonomi Asta Cita dengan perjalanan ekonomi biru Indonesia, mulai dari Deklarasi Djuanda hingga perkembangan ekonomi-politik nasional.
Sementara itu, Reiner Emyot Ointoe memaparkan sejumlah gagasan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui perspektif ekonomi-politik dan pemikiran para ekonom.
Menurut Reiner, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial dapat berjalan secara bersamaan.
Ia mengaitkan gagasan tersebut dengan pemikiran Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, yang dalam berbagai pemikirannya mengenai pembangunan ekonomi menekankan pentingnya peran negara dalam mengelola sumber daya, membangun kemandirian nasional, serta memperkuat akumulasi modal domestik.
Dalam konteks Asta Cita, perspektif tersebut kemudian dikaitkan dengan agenda hilirisasi industri, ekonomi biru, pembangunan nasional, serta penguatan kohesi sosial dan toleransi.
Ekonomi Biru dan Hilirisasi Jadi Perhatian
Diskusi juga menyoroti ekonomi biru dan hilirisasi sebagai dua agenda strategis yang dinilai memiliki dampak besar terhadap masa depan ekonomi Indonesia.
Hilirisasi dipandang bukan hanya sebagai proses pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan memperkuat struktur ekonomi nasional.
Sementara ekonomi biru ditempatkan dalam konteks optimalisasi potensi kelautan Indonesia dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Dalam perspektif pemikiran Joseph A. Schumpeter, perubahan ekonomi dapat berlangsung melalui inovasi yang secara terus-menerus mengubah struktur ekonomi lama menjadi struktur ekonomi baru.
Namun, forum juga mengingatkan bahwa modernisasi ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknokratis.
Pembangunan tetap membutuhkan dimensi manusia, budaya, lingkungan, dan nilai-nilai sosial agar pertumbuhan ekonomi tidak kehilangan hubungan dengan masyarakat.
Pancasila dan Keadilan Sosial Jadi Jangkar Pembahasan kemudian diarahkan pada gagasan Ekonomi Pancasila, yang pernah dikembangkan oleh sejumlah pemikir ekonomi Indonesia, termasuk Prof. Mubyarto dan M. Dawam Rahardjo.
Dalam perspektif tersebut, pembangunan ekonomi nasional tidak semestinya hanya diukur melalui akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi.
Keadilan sosial, kepentingan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta keharmonisan sosial juga menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan.
Karena itu, toleransi dan kebudayaan dinilai memiliki posisi strategis dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Pembangunan ekonomi yang kuat, menurut perspektif yang berkembang dalam diskusi, perlu tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila, khususnya semangat Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
MBG, Kopdes dan Sekolah Rakyat Jadi Ujian Berikutnya
Memasuki tahun-tahun berikutnya, perhatian peserta diskusi juga diarahkan pada sejumlah program pemerintah yang dianggap menjadi bagian penting dari implementasi agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto.
Tiga di antaranya yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Ketiga program tersebut dinilai akan menjadi salah satu ukuran penting sejauh mana gagasan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat dapat diwujudkan secara nyata.
MBG berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menyentuh penguatan ekonomi masyarakat di tingkat bawah, sementara Sekolah Rakyat berkaitan dengan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, pelaksanaan ketiga program tersebut membutuhkan pengawasan, evaluasi, transparansi, serta keterlibatan masyarakat agar tujuan pembangunan benar-benar dirasakan secara luas.
Kaum Muda Diminta Tidak Sekadar Menjadi Penonton
Diskusi PPK Cabang Manado tersebut pada akhirnya menempatkan kaum muda bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang perlu ikut mengawal arah pembangunan nasional.
Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu terus dibaca secara kritis, terbuka dan konstruktif agar berbagai agenda pembangunan dapat berjalan sejalan dengan kepentingan masyarakat.
Bagi peserta diskusi, tantangan terbesar bukan hanya bagaimana merumuskan kebijakan, tetapi bagaimana memastikan kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat, memperkuat persatuan, membuka kesempatan ekonomi, menjaga lingkungan, dan tetap merawat toleransi di tengah keberagaman Indonesia.
Asta Cita pada akhirnya bukan hanya tentang target pembangunan, tetapi juga tentang bagaimana negara memastikan pembangunan tersebut tetap berpihak kepada manusia, masyarakat, dan masa depan Indonesia.
(Kifli Abidjulu)
