Globalnewsnusantara.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol melaksanakan rapat pembahasan terkait Kebijakan Umum Anggaran Perubahan tahun anggaran 2024. Rapat ini di pimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Buol Srikandi Batalipu, S.Sos,M.AP.
Dalam kegiatan hadir pula Sekertaris Daerah Kabupaten Buol Dadang Hanggi,S.H, MH,Kabag Hukum Setda Buol,serta tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
Rapat ini di hadiri oleh Sekwan Buol Munawir A.Nouk,S.Stp,MM,anggota DPRD dari Partai Demokrat Karmin O.Y.Kaimo, S.Pd, dan partai PPP Rais S.Awat,
Pembahasan KUPA PPAS-P tahun anggaran 2024 ini berisi enam bab yang mengulas tentang Kebijakan umum anggaran yang kembali di ajukan setelah direvisi sejumlah kebutuhan belanja tiap-tiap OPD,dinas/badan hingga UPT.
Tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Buol yang di pimpin Sekda Buol Dadang Hanggi memaparkan 6 Bab berisi Pemerintah daerah Kabupaten Buol mengupayakan menjadikan perekonomian daerah mampu serta memperluas lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan. jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi produk domestik regional bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam suatu tertentu adalah data produk domestik regional bruto baik atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan b pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah dan diukur dari produk domestik regional boruto adhk 2010 pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun suatu wilayah mengalami pertumbuhan secara ekonomi bila terjadi peningkatan kapasitas.
Dalam pembahasan KUPA Perubahan ini juga kembali di sentil tentang optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis menerapkan strategi bisnis yang tepat dan meningkatkan integritas antara BUMD dan mitra kerjanya.
Dalam pembahasan KUPA Perubahan ini di paparkan pula target dan nilai-nilai belanja daerah dalam setiap instansi hingga persentase capaian yang bersifat internal sebelum di Paripurnakan. (Heny)
