Manado – GlobalNewsNusantara.ID | Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang paripurna DPRD Sulawesi Utara, Selasa (30/9/2025), berlangsung penuh dinamika dan sarat solusi. RDP ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, bersama pimpinan dan anggota dewan lainnya, dengan agenda utama menindaklanjuti keresahan para sopir dump truck terkait kelangkaan BBM subsidi jenis Solar.
Hadir dalam forum strategis tersebut sejumlah instansi penting, di antaranya Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulut Kombes Pol FX Winardi Prabowo, Kasubdit Tipiter Kompol Rio Gumara, perwakilan PT Pertamina, Hiswana Migas DPC Sulut, Dinas ESDM, Dinas Perekonomian, serta jajaran dinas terkait di lingkup Pemprov Sulut. Dari unsur masyarakat, hadir pula Ketua Aliansi Sopir Dump Truck Sulut, Wiliam Luntungan, bersama jajaran pengurus se-Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan itu, Kombes Pol FX Winardi Prabowo tampil memberi paparan tegas sekaligus penuh solusi. Ia menegaskan, Polda Sulut tidak akan tinggal diam terhadap berbagai praktik penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk permainan oknum-oknum mafia Solar yang kerap merugikan masyarakat luas.
“Sejak 2024 hingga 2025, kami sudah melakukan penindakan sebanyak 19 kasus penyalahgunaan Solar subsidi, dan diproses hukum. Secepatnya, kami siap membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) bersama Pertamina dan stakeholder terkait termasuk wartawan dan Aliansi Sopir Dump Truck Sulut untuk kita awasi bersama dan bisa memastikan distribusi Solar subsidi tepat sasaran dan bebas dari permainan mafia,” ujar Kombes Winardi dalam forum tersebut.
Lebih jauh, ia juga mengusulkan agar PT Pertamina melakukan evaluasi dan perhitungan ulang kuota riil kebutuhan Solar subsidi di Sulawesi Utara, dengan menyesuaikan data pengguna sebenarnya di lapangan. Menurutnya, distribusi yang lebih terukur dan transparan akan menekan potensi penyalahgunaan dan mengurangi antrean panjang yang selama ini terjadi di SPBU.
“Selain pengawasan distribusi, penting juga dilakukan penyisiran di SPBU-SPBU tertentu yang terindikasi rawan penyalahgunaan. Kami juga mengajak masyarakat, khususnya para sopir, untuk berani melaporkan informasi apabila menemukan indikasi permainan harga maupun praktik mafia Solar,” tegasnya.
Kombes Winardi juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sulut yang telah memfasilitasi forum terbuka ini, sekaligus memberi ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan aspirasi dan solusi.
“Kami berterima kasih kepada DPRD Sulut, khususnya kepada Pak Royke Anter yang memimpin jalannya sidang RDP. Kehadiran semua stakeholder di ruangan ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjawab tuntutan rakyat dan mencari solusi terbaik bagi persoalan BBM subsidi di Sulawesi Utara,” pungkasnya.
RDP tersebut ditutup dengan komitmen bersama seluruh pihak, bahwa masalah kelangkaan Solar subsidi bukan hanya tanggung jawab Pertamina atau aparat penegak hukum semata, melainkan tugas kolektif seluruh elemen pemerintah, legislatif, aparat, dan masyarakat. Harapannya, langkah konkret yang diambil pasca-RDP ini mampu menghadirkan solusi nyata bagi para sopir dump truck dan masyarakat luas di Sulawesi Utara.(Kifli Abidjulu)
