Manado – GlobalNewsNusantara.ID
Dunia akademik Sulawesi Utara (Sulut) kembali diguncang kabar mengejutkan. Dr. Lucky Dotulong, SE., M.Si resmi dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), hanya enam bulan sejak dirinya dilantik. Penyebabnya? Pertemuan makan siang yang melibatkan staf khusus Gubernur Sulut berbuntut panjang hingga berujung pada pencopotan jabatan.
Dalam wawancara eksklusif bersama media GlobalNewsNusantara.ID, Dr. Lucky Dotulong membeberkan kronologi lengkap kejadian yang dianggap menjadi alasan pencopotan dirinya, yang hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan akademisi dan publik Sulut.
“Saya tidak pernah menyangka pertemuan yang sangat biasa—sekadar makan siang dan obrolan pribadi—bisa berakhir seperti ini,” tutur Dr. Lucky dengan nada kecewa namun tenang. Pertemuan yang Berujung Gejolak
Semua bermula pada Hari Senin tanggal 23 Juni 2025, sekitar pukul 09.00 WITA. Dr. Lucky mengaku menerima panggilan telepon dari salah satu Staf Khusus Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK). Dalam sambungan itu, ia diundang makan siang bersama salah satu staf khusus Gubernur Sulut yang juga merupakan kolega lama, yakni Dr. Makdalena Wullur.
“Saya mengenal baik Ibu Dr. Makdalena Wullur. Selain sebagai staf khusus Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK), beliau juga adalah dosen di jurusan saya dan rekan di pengurus KONI Provinsi Sulut. Tidak ada maksud lain dari pertemuan itu, apalagi di jam istirahat,” jelas Lucky.
Pertemuan berlangsung santai di lantai 6 Kantor Gubernur Sulut, tepatnya di ruang staf khusus yang juga dikenal sebagai ruang kerja Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK). Menurut Lucky, tidak ada pembicaraan politik atau urusan sensitif dalam pertemuan tersebut.
“Kami hanya berbincang hal-hal umum. Seputar karier, kehidupan pribadi, dan motivasi. Tidak lebih dari itu,” ungkapnya. Dari Makan Siang ke BAP
Namun, keesokan harinya, Selasa tanggal 24 Juni 2025, Dr. Lucky menerima surat panggilan dari Wakil Dekan II FEB Unsrat, Dr. Merry Mangantar. Dalam panggilan itu, ia diminta hadir pukul 12.00 siang di ruang Dekan.
“Saat saya masuk, saya langsung ditanya soal pertemuan tersebut. Mereka menunjukkan bukti foto saya saat bertemu dengan Ibu Makdalena di Kantor Gubernur,” kata Lucky.
Di hadapan dua wakil dekan—Dr. Merry Mangantar dan Dr. Alfa Tumbuan—Lucky menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam sesi itu, ia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak terkait urusan politik ataupun institusi kampus.
“Saya jelaskan semuanya dengan terbuka. Bahwa itu hanya makan siang biasa dan tidak ada unsur pelanggaran akademik maupun administratif,” tegasnya. Dicopot Diam-diam, Diundang ke Pelantikan Penggantinya.
Ironisnya, hanya dua hari setelah menjalani BAP, Dr. Lucky menerima undangan pelantikan jabatan baru. Namun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) membuat dirinya harus iklas diturunkan ke posisi yang jauh dari sebelumnya: Ketua Laboratorium Penjaminan Mutu.
“Saya tidak hadir dalam pelantikan tersebut karena saya menilai proses pencopotan ini tidak proporsional. Saya diberi posisi baru, tapi pada dasarnya saya tahu itu bentuk hukuman atas pertemuan saya dengan staf khusus Gubernur Sulut,” ucapnya dengan nada getir. Pertanyaan Besar di Balik Keputusan Dekanat.
Pencopotan mendadak ini memunculkan berbagai spekulasi. Apakah benar hanya karena pertemuan informal dengan staf gubernur seseorang bisa kehilangan jabatannya di kampus negeri ternama seperti Unsrat?
Beberapa kalangan menilai keputusan tersebut terlalu reaktif dan tidak sesuai dengan prinsip akademik yang menjunjung kebebasan berpikir dan berjejaring. Apalagi, sosok Lucky Dotulong dikenal sebagai akademisi progresif yang aktif membangun kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah. Transparansi dan Independensi Kampus Dipertanyakan.
Kasus ini pun mengundang reaksi dari komunitas akademik dan alumni Unsrat. Banyak yang mempertanyakan apakah kampus kini terlalu sensitif terhadap dinamika eksternal, sehingga hubungan informal dosen dengan tokoh pemerintahan bisa dianggap sebagai pelanggaran.
“Apa salahnya seorang akademisi membangun hubungan dengan pemerintah daerah, apalagi dalam konteks motivasi dan kolaborasi pembangunan? Jika itu dianggap salah, maka kampus telah kehilangan jati dirinya sebagai pusat pemikiran bebas,” ujar salah satu alumni FEB Unsrat yang enggan disebutkan namanya. Penutup: Narasi yang Belum Usai
Dr. Lucky Dotulong sendiri tidak berniat menempuh jalur hukum atau mengangkat polemik lebih jauh. Namun, ia berharap kejadian ini menjadi refleksi bersama tentang pentingnya menjaga objektivitas dan integritas dalam dunia pendidikan tinggi.
“Saya tidak menyesal. Saya tetap mencintai Unsrat dan akan terus berkarya. Tapi biarlah publik yang menilai apa yang sebenarnya terjadi,” pungkasnya dengan penuh kerendahan hati. (Kif)
