Globalnewsnusantara.id
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan evaluasi Pilkada Tahun 2024,bertempat di Aula lantai 1 Kantor KPU Buol, Selasa (18/2/2025).

FGD ini di buka oleh Ketua KPU Kabupaten Buol Nanang, S.E, di dampingi oleh Divisi perencanaan dan data Gusti Aliu, S.H, Divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat Faisal J.Usman, S.E, Divisi teknis penyelenggara Eko Budiman, SS.Sos,serta Ketua Divisi hukum dan Pengawasan Ali, S.Si.
Dalam kegiatan tersebut hadir Pemateri inti pemerhati politik yang merupakan mantan ketua Bawaslu Kabupaten Buol Suhardi Badolo, M.Pd,serta Ketua Stisipol Buol,dan sejumlah pimpinan dan perwakilan Media Cyber.

Acara tersebut di pandu oleh ketua divisi perencanaan dan data Gusti Aliu,S.H. Dalam panduannya Gusti Aliu mengatakan bahwa kita telah melewati beberapa tahapan baik itu tahapan administrasi hingga pelaksanaan Pileg,Pilpres hingga tahapan Pilkada telah kita lewati dan kini kita telah berhasil membawa Kabupaten Buol melahirkan pemimpin baru. Lewat FGD ini juga di harapkan masyarakat dapat memberikan pandangan, wawasan serta masukan yang menjadi evaluasi dan laporan KPU ke provinsi Sulawesi Tengah” Ujar Gusti Aliu saat menjadi moderator.
Ketua KPU Kabupaten Nanang,S.E, memberikan pengantar pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) terkait rencana penyusunan evaluasi Pilkada di 2024. Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa Pilkada 2024 telah kita laksanakan dan hingga melahirkan pemimpin yang baru. Kita patut berterimakasih bahwa beberapa tahapan sudah di lewati dan di dukung dengan partisipasi masyarakat hingga tahapan demi tahapan telah dapat di lalui dan Buol tetap dalam kondisi yang kondusif.
Pemateri yang sekaligus pemerhati politik yang pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Buol Suhardi Badolo,M.Pd, memaparkan tentang adanya dinamika politik yang terjadi di beberapa daerah tidak terkecuali Kabupaten Buol,namun semuanya bisa mampu di lewati hingga tiba di titik saat ini. “Seandainya Pileg dan Pilpres di satukan mungkin ada banyak petugas yang kecapekan dan mungkin berpengaruh pada ketidakakuratan data. Pilkada 2024 memang penuh dinamika namun kita bersyukur bahwa tidak ada yang sampai di pengadilankan. Riak dinamika politiknya sangat besar namun kita bersyukur semuanya dapat berjalan dengan aman dan yang melakukan protes sudah menerima dengan lapang dada. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjadikan pemilu demokratis, antara lain aturan dan masih terjadi kelemahan, penindakan terhadap praktek politik uang,peran dari ASN yang juga masih terlihat nampak mampu memberikan pengaruh terhadap dukungan ke salah satu kandidat hingga lemahnya undang-undang terhadap pelanggar aturan” ujar pemateri.

Adapun dalam sesi diskusi FGD tersebut yaitu berkembangnya beberapa asumsi tentang masih lemahnya tingkat ekonomi masyarakat itu sendiri hingga terlihat beberapa pelanggaran pemilu itu terjadi. Di beberapa wilayah orang tidak akan terpengaruh pada praktek pelanggaran pemilu di sebabkan sibuk dengan urusan pekerjaannya dan tanggungjawab terhadap keluarganya.
Sejumlah inti dari pembahasan dalam FGD tersebut akan berlanjut dan menjadi referensi untuk FGD di tingkat provinsi Sulawesi Tengah nantinya.(Heny-Global)









