Globalnewsnusantara.id
Penjabat Sekertaris Daerah Kabupaten Buol Ir.Usman Hasan hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala daerah tahun 2023, bertempat di ruang rapat utama Kantor sekretariat DPRD Kabupaten Buol, Senin (18/3/2024).
Rapat di pimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Buol Srikandi Batalipu,S.Sos,M.Ap,di dampingi Pj.Sekda Usman Hasan, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buol Ahmad Takuloe,S.H, dan wakil Ketua II Zainudin Rauf.
Agenda rapat Paripurna penyampaian LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Buol tahun 2023 ini di hadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS),Wakapolres Buol, Perwakilan kantor Pertanahan Kabupaten Buol, Departemen Agama,pimpinan OPD dan 19 orang anggota DPRD dari 8 fraksi Partai politik.
Pj.Sekda Usman Hasan yang hadir mewakili Pj.Bupati Buol Drs.Muchlis,MM, membacakan pidato Pj.Bupati Buol. Namun sebelumnya terlebih dahulu mengucapkan selamat menjalankan puasa ramadhan. isi pidato Pj Bupati Buol tersebut,rupanya terjadi kesalahan dalam menuliskan nominal angka pada data produk domestik regional bruto (PDRB),namun lansung di tempat yang sama langsung di klarifikasi oleh pimpinan BPS Kabupaten Buol.
“Dengan di terbitkannya peraturan Mentri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan permen nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengakibatkan adanya perubahan pada sistematika penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Buol tahun 2023.berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan tersebut dan mengingat penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023 telah berakhir,saya selaku kepala daerah berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Buol tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol melalui rapat Paripurna yang memuat tentang kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja yang telah di capai selama tahun 2023.
meskipun perekonomian mengalami penurunan namun lapangan usaha sektor pertanian kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar pada pembentukan struktur ekonomi Kabupaten Buol.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buol pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,59 persen jika di bandingkan dengan tahun 2022 sebesar 3,66 persen” Papar Pj.Sekda saat membacakan pidato Pj.Bupati Buol.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buol juga di pengaruh oleh produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha,berdasarkan data BPS Kabupaten Buol,PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan atas harga berlaku,pada tahun 2023 mencapai 7.183.590.000 (Tujuh miliar seratus delapan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah),sementara data resmi BPS mencatat besaran PDRB tahun 2023 TUJUH MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA LIMA PULUH SEMBILAN RIBU dan PDRB menurut lapangan usaha atas harga dasar konstan 2010 mencapai sebesar Rupiah 4.327 (Empat Triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah).Dan kemudian PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2010 mencapai besaran 4,177.000,namun data resmi BPS mencatat sebesar EMPAT TRILIUN TIGA RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA,NOL KOMA LIMA RIBU. Nominal yang di bacakan oleh Pj.Sekda dalam pidato Pj.Bupati terjadi kekeliruan dalam penulisan angka,yaitu dalam pidato Pj.Sekda hanya menyebutkan angka miliar sementara seharusnya bunyinya TRILIUN.
Tidak sedikit tenaga kerja yang menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan di rumahkan dan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Buol mencapai 3,14 persen naik di bandingkan tahun sebelumnya yaitu 3,09 persen. sebagai dampak aktivitas perekonomian yang dapat memicu meningkatnya jumlah penduduk miskin,di mana data BPS menunjukkan peningkatan di tahun 2023 mencapai 13,36 persen di bandingkan pada tahun 2022 kemiskinan Kabupaten Buol di 12,85 persen.
Meskipun peran baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi program-program terkait penanganan permasalahan kemiskinan di Buol melalui kegiatan Gerak cepat (Gercep) dengan pemberian stimulus fiskal berupa bantuan sosial langsung tunai kepada 207 kepala keluarga,juga bantuan langsung tunai kepada keluarga penerima manfaat di luar dari yang telah di alokasikan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah.
Beberapa capaian tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten Buol untuk memaparkan persentase capaian selama tahun 2023.
Sementara seluruh fraksi-fraksi partai yang hadir dan mengikuti jalannya sidang paripurna penyampaian LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Buol tahun 2023 menyetujui hingga penyerahan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala daerah tahun 2023 antara pemerintah daerah Kabupaten Buol yang di wakili oleh Pj.Sekda Usman Hasan kepada Ketua DPRD Kabupaten Buol Srikandi Batalipu,S.Sos, M.Ap, di depan seluruh peserta rapat Paripurna.(Redaksi-001)
