Manado, globalnewsnsuantara.id — Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Moh Aditya Pontoh, menghadiri kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bagi pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara. 20 April 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Wisma Negara Gubernuran Bumi Beringin tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dan dihadiri para kepala daerah, jajaran pemerintah provinsi, serta inspektur daerah kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa pengawasan memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya berorientasi pada pencarian kesalahan, melainkan harus mampu menjadi instrumen pencegahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Pengawasan adalah pilar utama dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas pembangunan. Ini bukan sekadar mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan,” ujar Yulius.
Gubernur juga mendorong transformasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar berperan sebagai early warning system dalam mendeteksi potensi penyimpangan, sekaligus menjadi trusted advisor bagi perangkat daerah dalam pengambilan kebijakan.
Selain itu, ia menegaskan komitmen zero tolerance terhadap praktik korupsi. Menurutnya, integritas merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Tidak ada kompromi bagi siapa pun yang menyalahgunakan uang rakyat,” tegasnya.
Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan, Gubernur turut mendorong penerapan prinsip value for money, yakni pengelolaan anggaran daerah yang ekonomis, efisien, dan efektif. Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi melalui implementasi sistem Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM) guna menciptakan pengawasan yang lebih transparan dan terintegrasi.
Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara, Heru Setiawan, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel.
Forum ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada hasil pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Penulis : (Kifli/GlobalNewsNusantara.id)
