GlobalNewsNusantara.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol memggelar rapat Paripurna dengan agenda kata akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, bertempat di ruang rapat utama kantor DPRD Buol, Jumat (3/7/2026).
Rapat Paripurna ini di pimpin Ketua DPRD Kabupaten Buol Rian Nathaniel Kwendy, di dampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buol Karmin O.Y. Kaimo,S.Ag, dan Wakil Ketua II Ahmad R. Kuntuamas, di hadiri Sekertaris Daerah Kabupaten Buol Moh. Yamin Rahim,S.H.,M.H selaku delegasi Bupati Buol.
Kegiatan ini juga di hadiri sejumlah pejabat eselon II antara lain Inspektur inspektorat daerah Wahida,S.E, Asisten III, Kepala Bappeda Litbang, Kadis Kesehatan Kabupaten Buol, serta sejumlah pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah.
Paripurna di buka Ketua DPRD Kabupaten Buol Rian Nathaniel Kwendy yang selanjutnya meminta Sekertaris DPRD Buol Munawir A. Nuok, S.STp, M.M,membacakan surat masuk terkait kegiatan tersebut. “Surat masuk dengan nomor; 900.1/6/VI/BPKAD/2026 Tanggal 3 juli 2026, perihal dokumen pendapat akhir Bupati Buol, di sampaikan pada rapat paripurna kata akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025,surat pengantar nomor: 45:/23.04/IV/BPKAD tanggal 3 juli 2026 perihal:
Daftar hutang perangkat daerah tahun anggaran 2025
Keputusan Bupati Buol Nomor: 800/80.20/XII/BPKAD/2025 tentang penetapan penghapusan barang milik pemulaan dari daftar barang tahun anggaran 2025,
Surat Pengantar nomor:100.3//60.17/Bag Hukum/2026 tanggal 3 Juni 2026 perihal surat perintah kepada Seketaris Daerah untuk menghadiri rapat paripurna kata akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Buol terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2025” Papar Sekwan Buol.
Ketua DPRD Kabupaten Buol Rian Nathaniel Kwendy memimpin rapat paripurna tersebut selanjutnya memandu jalannya rapat paripurna dengan agenda penyampaian fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Buol terkait RAPERDA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
Dalam penyampaian pandangan fraksinya di awali dengan Fraksi Nasdem yang di sampaikan Ketua Fraksinya Moh. Ikbal Ibrahim,S.Pd, meminta pelaksanaan APBD kedepan lebih di baik lagi, hal ini terkait kebijakan anggaran pemerintah daerah. Fraksi Nasdem meminta sebaiknya di rencanakan secara matang sistem pengelolaan anggaran dengan lebih memprioritaskan kepentinggan masyarakat. terkait pemangkasan anggaran yang merupakan kebijakan pemerintah pusat telah berdampak pada daerah. “Dalam posisi efisiensi seperti itu sebaiknya kita lebih berhati-hati dalam merencanakan,melakukan program prioritas agar tidak terjadi konflik interen antara hak yang mestinya di bayarkan dan apa yang belum di prioritaskan. terhadap kemitraan antara pemerintah daerah dan legislatif, DPRD meminta agar seharusnya kita berpegang pada komitmen yang sebelumnya telah di bangun antara eksekutif dan legislatif. jika kita sepakati pergeseran di lakukan 30 persen pada setiap program, maka kami berharap juga berlaku pada semua OPD, pada semua program dan kegiatan” papar Moh. Ikbal Ibrahim selaku ketua fraksi Nasdem.
Fraksi Nasdem tidak memberikan jawaban terkait menerima atau pun menolak paripurna penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buol tahun anggaran 2025. adapun jawaban tersebut terlampir dalam dokumen panyampaian fraksi Nasdem yang tidak di sampaikan dalam forum sidang paripurna tersebut. Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Buol terdiri dari Moh. Ikbal Ibrahim,S.Pd, I Wayan Gara, S.Sos,M.Km, Lae Toni Wangi, Rian Nathaniel Kwendy.
Pandangan Fraksi selanjutnya di sampaikan oleh Fraksi Demokrat Berkarya yang di sampaikan oleh Aprianto M. Hadar. adapun isinya adalah fraksi Demokrat Berkarya yang sebelumnya telah mencermati nota penjelasan dan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi pada paripurna sebelumnya. Fraksi Demokrat Berkarya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025, persetujuan tersebut di berikan namun tetap membawa catatan dan rekomendasi perbaikan yang menjadi konsentrasi dengan menyoroti beberapa point yang di tegaskan oleh fraksi Demokrat berkarya, yaitu: “mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan mepertahankan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius khususnya terkait optimalisasi PAD, efektivitas belanja, pengendalian silpa penyelesaian kewajiban dan hutang daerah yang harus di lakukan secara transparansi dan akuntabel. Fraksi Demokrat Berkarya juga meminta pemda meningkatkan koordinasi dengan DPRD dalam setiap kebijakan strategis termasuk pergeseran anggaran dan penyampaian laporan keuangan sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal. Selain itu Demokrat Berkarya juga mendorong perangkat daerah agar lebih efisien, tepat sasaran dan berorientasi pada pelayanan publik sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat. Adapun struktur fraksi Demokrat Berkarya adalah Idharahma,S.Km, selaku ketua fraksi,Wakil Ketua Srikandi Batalipu,S.Sos,M.AP, Aprianto M.Hadar,anggota Karmin O.Y Kaimo,S.Ag,Harno,S.Sos,Nuraini A. Nouk, staf ahli fraksi Demokrat Moh. Rizal Zakaria,S.H.
Tiga paparan fraksi partai selanjutnya akan di sampaikan pada berita selanjutnya.
Penulis : Heny
Editor : Heny Manoppo
Sumber Berita: DPRD Buol
