MANADO – GlobalNewsNusantara.idKinerja ekonomi Provinsi Sulawesi Utara kembali mencuri perhatian nasional. Hingga triwulan I tahun 2026, daerah ini menunjukkan pertumbuhan yang tangguh dan ekspansif, bahkan melampaui capaian rata-rata nasional.
Melalui siaran pers resmi, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, mengungkapkan bahwa ekonomi Sulut pada tahun 2025 tumbuh 5,66 persen (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,39 persen.
Tak hanya itu, pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi Sulut bahkan mencapai 5,95 persen (tahunan) dan 7,02 persen (kuartalan)—menunjukkan akselerasi kuat yang ditopang oleh belanja pemerintah dan meningkatnya aktivitas sektor riil.
Secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulut tahun 2025 menyentuh Rp204,75 triliun, dengan PDRB per kapita naik menjadi Rp75,24 juta per tahun. Angka ini mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terus bergerak positif.
Di sektor pembiayaan, hingga triwulan I 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp421,97 miliar kepada 4.352 debitur. Sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tercatat Rp30,72 miliar untuk 5.621 debitur—menjadi dorongan nyata bagi pertumbuhan UMKM.
Sektor unggulan juga menunjukkan performa impresif. Industri pengolahan tumbuh 9,97 persen, sektor akomodasi dan makan minum melonjak 20,67 persen, sementara ekspor Sulut mencatat lonjakan signifikan hingga USD 1,23 miliar atau naik 48,31 persen dibanding tahun sebelumnya. Komoditas perikanan dan produk olahan lokal menjadi kontributor utama.
Di era digital, transformasi ekonomi Sulut semakin nyata. Transaksi berbasis QRIS pada triwulan I 2026 mencapai Rp1,86 triliun, dengan lebih dari 373 ribu merchant aktif. Sementara itu, sektor ekonomi kreatif mencatat lonjakan nilai tambah luar biasa hingga lebih dari 1.400 persen,
menjadikannya motor pertumbuhan baru.
Dari sisi kesejahteraan, indikator sosial juga menunjukkan tren membaik. Tingkat pengangguran turun menjadi 5,78 persen, angka kemiskinan menjadi 6,62 persen, dan rasio Gini tercatat 0,341. Meski demikian, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih menjadi perhatian serius pemerintah.
Di tengah capaian positif tersebut, Pemerintah Provinsi Sulut tetap mewaspadai tekanan inflasi. Pada Februari 2026, inflasi sempat menyentuh 4,64 persen (yoy) akibat gangguan pasokan pangan dan dinamika harga global. Namun, berkat langkah pengendalian yang cepat dan efektif, inflasi berhasil ditekan menjadi 2,20 persen pada Maret 2026.
Jemmy Ringkuangan menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh pihak.
“Ekonomi Sulawesi Utara berada dalam kondisi kuat dan terus bertumbuh. Kita mampu bertahan di tengah tekanan global sekaligus menunjukkan ekspansi yang sehat. Namun kewaspadaan terhadap inflasi dan kesenjangan wilayah tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Ke depan, Pemprov Sulut akan memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui stabilisasi pasokan pangan, mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya lokal, memperluas konektivitas, serta mempercepat pengembangan ekonomi biru dan ekonomi kreatif.
Dengan fondasi ekonomi yang solid, diversifikasi sektor unggulan, serta dukungan transformasi digital, Sulawesi Utara diyakini memiliki prospek cerah untuk terus tumbuh inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah pun mengajak seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha untuk terus bersinergi menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(Kif)
