MANADO – GlobalNewsNusantara.ID, Dugaan praktik korupsi dalam sejumlah proyek pengadaan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2024–2025 mulai mencuat ke publik dan menjadi sorotan serius.
Aparat Penegak Hukum (APH) didesak untuk bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam mengusut berbagai indikasi penyimpangan tersebut. Sorotan ini disampaikan oleh Pdt Arthur Malonda yang meminta komitmen penuh APH dalam menegakkan hukum tanpa intervensi.
“Saya meminta APH memeriksa sejumlah pejabat di Satpol PP Sulut terkait dugaan korupsi. Penegakan hukum tidak boleh pilih kasih. Ini penting demi menjaga marwah hukum,” tegas Malonda kepada wartawan.
🔍 Dugaan Mark-Up CCTV
Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya, terdapat kejanggalan pada pengadaan CCTV 16 channel dengan nilai kontrak sekitar Rp65 juta.
Namun di lapangan, spesifikasi barang diduga tidak sesuai.
Seharusnya: kamera dual audio
Realisasi: kamera mono audio
Perkiraan harga riil: sekitar Rp19 juta
Selisih nilai ini menimbulkan dugaan kuat adanya praktik mark-up anggaran.
🍱 Dugaan Mami Fiktif Berbulan-bulan
Tak hanya itu, pengadaan Makanan dan Minuman (Mami) untuk kegiatan penjagaan pada Januari hingga Maret 2024 juga diduga bermasalah.
Fakta di lapangan menyebutkan:
Januari–Maret 2024: belum ada penyedia resmi
Artinya: personel tidak menerima konsumsi
Namun anggaran tetap dicairkan dengan rincian:
Januari: Rp55.800.000
Februari: Rp52.200.000
Maret: Rp63.000.000
Total anggaran yang diduga fiktif mencapai lebih dari Rp171 juta.
Lebih ironis lagi, setelah ada penyedia pada April 2024, muncul skema pembagian yang diduga tidak wajar:
Harga per dus: Rp50.000
Realisasi makanan: Rp25.000
Sisanya: diduga dibagi
Bahkan, personel penjagaan hanya menerima sekitar Rp300 ribu dari yang seharusnya Rp1 juta.
🏗️ Proyek Rehab Kantor Disorot
Dugaan penyimpangan juga terjadi pada proyek rehabilitasi kantor senilai Rp180 juta.
Informasi yang diperoleh menyebutkan:
Pekerjaan riil diperkirakan hanya sekitar Rp80 juta
Beberapa item tidak dikerjakan
Material diduga tidak sesuai spesifikasi
Contohnya:
Kanopi menggunakan baja ringan kualitas rendah
Penutup lobby tidak memakai ACP aluminium, melainkan bahan murah
⚖️ Desakan Penegakan Hukum
Sejumlah dugaan ini memperkuat desakan agar APH segera melakukan penyelidikan menyeluruh.
“Masih ada beberapa proyek lain yang perlu didalami. APH harus serius membongkar dugaan kecurangan di Satpol PP Sulut,” tambah sumber.
📞 Klarifikasi Belum Diberikan
Sementara itu, Kasat Pol PP Sulut, Farly R. Kotambunan, SE, yang dikonfirmasi melalui WhatsApp hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan.(Kif)
