MANADO, GlobalNewsNusantara.id – Situasi pemerintahan di Sulawesi Utara mulai memanas. Aktivis vokal Sulut, Calvin Castro, akhirnya buka suara terkait maraknya pemeriksaan sejumlah pejabat teras Pemprov Sulut oleh Aparat Penegak Hukum (APH), baik di Polda Sulut maupun Kejaksaan Tinggi Sulut.
Sebagai Ketua Aliansi Ormas dan LSM (ARMAK) Sulut, Castro melontarkan peringatan keras kepada Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK).
Ia menilai kondisi ini tidak bisa dianggap sepele, karena berpotensi mengganggu stabilitas dan kinerja pemerintahan yang baru berjalan.
“Ini bukan lagi lampu hijau, tapi sudah lampu kuning. Harus jadi perhatian serius Pak Gubernur,” tegas Castro, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, di tengah langkah cepat Gubernur YSK dalam merealisasikan visi-misi pembangunan, keberadaan pejabat yang terseret persoalan hukum justru bisa menjadi “rem mendadak” bagi laju pemerintahan.
“Pak Gubernur sedang tancap gas, tapi jangan sampai tersendat karena pejabat yang pikirannya terpecah. Mereka tidak akan maksimal bekerja,” ujarnya.
Castro pun mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh, bahkan jika perlu “cleaning” terhadap pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sulut. Langkah ini dinilai penting agar program strategis dalam RPJMD benar-benar berjalan dan tidak hanya menjadi janji di atas kertas.
Deretan Pejabat Disorot APH
Pernyataan Castro bukan tanpa dasar. Dalam beberapa pekan terakhir, intensitas pemeriksaan terhadap pejabat publik di Sulut meningkat signifikan dan menjadi sorotan publik.
Sejumlah nama yang ikut terseret dalam pusaran pemeriksaan antara lain Kepala Dinas PUPR Deicy Paath terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek MEP, serta mantan Kadis Kominfo dan Persandian yang kini menjabat Staf Ahli, Seven Liow.
Kondisi ini dinilai dapat berdampak langsung pada kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama jika pejabat yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas secara optimal.
Castro menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan Gubernur YSK untuk melakukan pembenahan internal secara berani dan tegas.
“Kalau tidak segera dibenahi, ini bisa jadi bom waktu bagi jalannya pemerintahan. Harus ada langkah tegas untuk menyelamatkan program pembangunan dan kepercayaan publik,” pungkasnya.(Kif)
