GlobalNewsNusantara.id
Pemerintah Daerah Kabupaten Buol menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi terkait pemetaan wilayah PT. Hardaya Inti Plantations berkaitan dengan sistem administrasi pertanahan mencakup data geometrik, termasuk di dalamnya peta batas,serta luasan hak guna usaha perusahaan, bertempat di lantai III Kantor Bupati Buol, Senin (20/4/2026).
Rapat ini di pimpin assiten I Bidang Pemerintahan Moh. Kasim,M.Si, di dampingi Wakil Bupati Buol Dr. Nasir D.J Daimaroto,S.H.,M.H, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Mardianto, S.SiT, serta Kepala Dinas PemDes Arfandi Wehantow,S.IP.,M.Si.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kabid penataan ruang Dinas PUPR Kabupaten Buol Rusli,S.T, Camat Tiloan Jufrin Is Lamadang,S.E, Camat Bokat Moh. Ikhsan Mangge,S.Sos, Camat Momunu Syafrudin Tarakal,S.H, Camat Bukal Hasnawi Kamarudin T, S.Sos,M.M, serta camat Bunobogu Sumarlin. selain itu sejumlah kepala desa yang wilayahnya berbatasan atau berkaitan langsung dengan hak guna usaha PT. HIP juga hadir dalam mengikuti sosialisasi kadastral dan diskusi terkait penataan tanah,peta bidang serta pendataan kepemilikan yang sah berdasarkan bukti alas hak.
Asisten I Bidang pemerintahan Kabupaten Buol Moh. Kasim,M.M, dalam agenda kegiatan sosialisasi tersebut menegaskan bahwa adanya proses penataan dan pemetaan ini adalah solusi yang di tempuh pemerintah daerah dan mendukung transparansi agar dapat menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi di wilayah-wilayah tersebut.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Mardianto, S.SiT, dalam sosialisasi ini mengatakan bahwa proses Kadastral atau pendaftaran dan pemetaan tanah memberikan solusi bagi perusahaan dan warga dalam menyelesaikan klaim tanah. disini ada proses pendataan,penataan dan pemetaan. di mana letak tanah yang tumpang tindih akan di selesaikan secara transparansi yang manfaat utamanya adalah penyediaan kepastian hukum dan data fisik yang akurat.
Sementara Kabid Penataan ruang Dinas PUPR Kabupaten Buol Rusli,S.T, menegaskan bahwasanya proses Kadastral ini di lakukan agar semua bisa transparan, bahkan keterbukaan dari kedua belah pihak justru memudahkan penyelesaian konflik.dalam program ini akan ada enclave apabila ternyata dalam proses tersebut terdapat keabsahan tanah milik warga dan penataan ulang apabila wilayah hak guna usaha justru menjadi kebun warga. sisi positif bagi kedua bela pihak tentunya memberikan manfaat dan perlindungan hukum yang kuat. warga mendapatkan hak tanah yang sebenarnya dengan bukti sah kepemilikan yang melindungi mereka.
Selain itu, program Kadastral ini juga adalah upaya menghindari konflik dengan pemilik yang berbatasan langsung karena posisi, letak,dan luas tanah telah teridentifikasi secara jelas, melalui survei lapangan yang juga melibatkan warga.
Hal ini bertujuan untuk peningkatan nilai ekonomi. tanah yang telah terdaftar dan di petakan secara kadastral memiliki nilai jual lebih tinggi dan dapat di gunakan sebagai anggunan atau jaminan bank untuk modal usaha. selain itu akses transparasi warga dapat mengecek stasus hukum dan peruntukan wilayah mereka melalui sistem administrasi pertanahan yang saat ini sangat terbuka.
Dan untuk pihak perusahaan sendiri adalah terjadinya legalitas operasional, di mana perusahaan dapat memastikan bahwa wilayah operasional perusahaan seperti HGU tidak melanggar hak milik warga sehingga mengurangi hambatan hukum dan keamanan investasi. pendataan, pemetaan/kadastral yang akurat dapat meminimalisir resiko kerugian akibat sengketa lahan berkepanjangan.
Penulis : Heny
Editor : Heny Manoppo
Sumber Berita: Pemda Buol
