Manado – GlobalNewsNusantara.ID | Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulawesi Utara mendadak memanas. Anggota DPRD Sulut Fraksi PDI Perjuangan, Jeane Laluyan, tampil garang menyuarakan jeritan para sopir dump truk yang terus dihantui kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar.
RDP yang menghadirkan pihak Pertamina, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulut, Dirkrimsus Polda Sulut Kombes Pol FX Winardi Prabowo, Kasubdit Tipidter Kompol Rio Gumara, SIK, serta Ketua Asosiasi Sopir Dump Truk Sulut William Luntungan, menjadi panggung perlawanan Laluyan terhadap masalah klasik yang dinilai sudah kronis. Mulai dari distribusi solar yang tak transparan, praktik SPBU nakal, hingga sistem barcode yang justru menambah keruwetan di lapangan.
“Saya minta Pertamina jangan tutup mata! Masalah ini sudah terlalu lama. Sopir-sopir ini bukan baru sekali mengeluh, mereka sudah demo berkali-kali. Sekarang mereka datang ke DPRD, artinya ini jeritan serius,” tegas Laluyan dengan suara lantang, menatap tajam ke arah Manager Area SulutGo Pertamina, Angga Winata.
Laluyan menyoroti distribusi kuota BBM subsidi yang dianggap tidak transparan dan minim pengawasan. Ia mendesak Pertamina segera mengevaluasi ketat SPBU yang terbukti nakal dalam penyaluran solar subsidi.
“Barcode yang katanya untuk menertibkan distribusi, faktanya malah menimbulkan masalah baru. Di lapangan tidak berjalan baik. Pertamina harus hadir menyelesaikan, bukan lepas tangan!” ujarnya geram.
Lebih jauh, Laluyan mengingatkan potensi krisis menjelang akhir tahun saat permintaan solar melonjak tajam di momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Antrian panjang di SPBU yang sudah menjadi pemandangan rutin di Sulut, menurutnya, tidak boleh lagi dibiarkan.
“Di daerah lain tidak seperti ini! Kenapa cuma di Sulut antre solar seperti neraka? Ini jelas karena pengawasan longgar dan pembiaran terhadap SPBU nakal,” serunya tajam.
Sebagai wakil rakyat, Laluyan menegaskan dirinya akan terus mengawal aspirasi sopir dump truk hingga Sulut benar-benar bebas dari kelangkaan solar. Ia mendesak Pertamina untuk tidak hanya hadir di forum rapat, tetapi juga hadir nyata dengan tindakan tegas di lapangan.
“Kalau tidak sanggup, sampaikan ke pusat! Tapi jangan biarkan rakyat, terutama para sopir pencari nafkah, terus menderita karena solar!” pungkasnya.
RDP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter dan Ketua Komisi II Ingriedd Sondakh, bersama personel lintas komisi lainnya, menghasilkan sejumlah rekomendasi penting yang menegaskan komitmen DPRD Sulut untuk membela rakyat dan mendesak tindakan nyata dari Pertamina.(Kifli Abidjulu)
