RATATOTOK, MITRA — GlobalNewsNusantara.ID — Kemunculan Cie Dede Tjhin alias Ci Dede di Polda Sulawesi Utara pada malam hari sontak menjadi perhatian. Cie Dede diketahui berada di Mapolda Sulut sekitar pukul 23.30 WITA, Kamis malam (07 Agustus 2026), dengan didampingi kuasa hukum.
Kedatangannya ke Polda Sulut berlangsung di tengah sorotan publik terkait dugaan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) emas di wilayah Ratatotok dan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara.
Munculnya Cie Dede bersama kuasa hukum pada larut malam tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: ada agenda apa di Polda Sulut? Apakah berkaitan dengan dugaan perkara PETI emas yang selama ini menjadi sorotan?
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Sulut yang memastikan tujuan kedatangan Cie Dede maupun apakah kunjungan tersebut berkaitan langsung dengan dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin.
Karena itu, informasi mengenai status hukum Cie Dede tetap harus menunggu penjelasan resmi aparat penegak hukum. Cie Dede juga belum dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana sebelum terdapat penetapan dan pembuktian secara hukum.
BOLAK-BALIK POLDA, PUBLIK BERTANYA: ADA APA?
Kehadiran Cie Dede di Polda Sulut bersama kuasa hukum menjadi perhatian karena isu dugaan PETI emas di kawasan Ratatotok dan Belang sebelumnya telah menjadi pembahasan publik.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat memberikan informasi secara transparan apabila memang terdapat proses pemeriksaan atau penyelidikan terkait dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin.
Publik juga menanti kejelasan mengenai legalitas kegiatan pertambangan, perizinan, penggunaan alat berat, hingga pihak-pihak yang memiliki keterkaitan apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran.
ANCAMAN PIDANA 5 TAHUN DAN DENDA RP100 MILIAR
Dugaan pertambangan tanpa izin bukan persoalan ringan. Berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Namun, ketentuan tersebut baru dapat diterapkan kepada pihak yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan hasil penyelidikan, alat bukti, dan proses hukum yang sah.
Dengan demikian, angka Rp100 miliar bukan berarti Cie Dede otomatis menghadapi hukuman tersebut.
Penerapannya bergantung pada fakta dan pembuktian perkara.
BUKAN SEKADAR SOAL IZIN, LINGKUNGAN JUGA JADI TARUHAN
Jika aktivitas pertambangan tanpa izin terbukti terjadi, persoalannya tidak hanya menyangkut legalitas usaha.
Dampak terhadap lingkungan, keselamatan masyarakat, penggunaan alat berat, serta potensi kerugian negara juga menjadi aspek yang patut diperiksa secara menyeluruh oleh aparat terkait.
Masyarakat Ratatotok, Belang, dan sekitarnya tentu berharap setiap aktivitas pertambangan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak mengorbankan lingkungan maupun keselamatan warga.
CIE DEDE DAN POLDA SULUT, PUBLIK MENUNGGU KEJELASAN
Kemunculan Cie Dede di Polda Sulut pada larut malam bersama kuasa hukum kini menjadi tanda tanya yang menarik perhatian publik.
Benarkah kedatangannya berkaitan dengan dugaan PETI emas? Ataukah ada agenda hukum lain yang tidak berkaitan dengan perkara tersebut?
Jawabannya masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang.
Yang pasti, dugaan tetaplah dugaan. Proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti, sementara pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan mendapatkan perlindungan hukum.
(Kif)
