GlobalNewsNusantara.id
Indonesia menolak tuntutan Amerika Serikat untuk membeli drone buatan AS sebagai bagian dari perjanjian perdagangan antara kedua negara, demikian dilaporkan surat kabar The Straits Times dengan mengutip sumber-sumber terkait seperti dikutip Antara.
Indonesia telah menyetujui sejumlah besar persyaratan yang diajukan Amerika Serikat dalam perundingan perdagangan, termasuk rencana untuk mengimpor bahan bakar dari AS sebagai pengganti Singapura, menurut laporan tersebut pada Rabu.
Namun, Indonesia menolak ketentuan yang dinilai melanggar konstitusi, termasuk tuntutan untuk membeli drone AS guna mengawasi Laut Cina Selatan, tambah laporan itu.
Indonesia dan AS berada di tahap akhir pembicaraan mengenai kesepakatan tarif timbal balik, yang akan membuat AS menurunkan tarif impor terhadap perekonomian terbesar di Asia Tenggara dari yang sebelumnya diancamkan sebesar 32 persen menjadi 19 persen.
Indonesia mencatatkan surplus perdagangan sebesar US$18 miliar dengan AS pada 2024. Sebagai imbalan atas penurunan tarif, Indonesia harus memberikan konsesi untuk menyeimbangkan perdagangannya dengan Amerika.
Indonesia telah menerima tuntutan AS untuk melonggarkan pembatasan impor mobil Amerika. Jakarta juga telah setuju untuk menghapus hambatan non-tarif, khususnya “persyaratan konten lokal”, untuk produk AS di tiga sektor utama – teknologi informasi dan komunikasi, peralatan medis, serta peralatan pusat data, kata kedua pejabat tersebut.
Konsesi ini signifikan. Raksasa teknologi AS, Apple, memimpin pasar telepon seluler Indonesia berdasarkan pendapatan, dengan impor iPhone senilai sekitar US$2 miliar per tahun, menurut data pemerintah. Penjualan peralatan medis AS, seperti pemindai MRI dan CT dari GE HealthCare, bernilai sekitar US$100 juta per tahun, dan perusahaan raksasa AS seperti Hewlett-Packard, Dell Technologies, dan IBM saat ini mendominasi pasar peralatan pusat data Indonesia.
Indonesia juga berjanji untuk mengimpor bahan bakar dari AS secara signifikan sambil mengurangi pembelian dari Singapura. Lebih dari setengah impor bahan bakar Indonesia berasal dari Singapura, yang memurnikan minyak mentah dari Timur Tengah, Australia, dan Malaysia, lapor ST pada Mei 2025, sementara AS menyumbang kurang dari 0,1 persen dari impor bahan bakar Indonesia pada tahun 2024.
Indonesia akan menerima mobil buatan AS yang memenuhi Standar Keselamatan Kendaraan Bermotor Federal AS dan standar emisi AS, kata seorang pejabat. Impor ini tidak perlu memenuhi uji keselamatan dan emisi yang dipersyaratkan oleh otoritas transportasi Indonesia.
Jakarta juga telah setuju untuk mendukung industri kendaraan listrik Amerika dengan memasok bahan baku perantara apa pun kepada perusahaan AS untuk membuat sel baterai, seperti senyawa kimia prekursor nikel.
Isu Non-Perdagangan
AS juga membahas isu-isu non-perdagangan selama pembicaraan perdagangan.
ST sebelumnya melaporkan bahwa AS menginginkan “komitmen dari Indonesia untuk menyesuaikan kembali kebijakan Laut Cina Selatan guna melindungi hak kedaulatan dan yurisdiksi nasionalnya, memastikan keselarasan dengan hukum internasional, dan meningkatkan kesadaran domain maritim dan kerja sama regional”.
Namun, Indonesia telah menyatakan kepada AS bahwa mereka tidak dapat memenuhi tuntutan Laut Cina Selatan ini, maupun tuntutan untuk membeli drone buatan AS, kata kedua sumber tersebut.
Jakarta bersikeras bahwa permintaan-permintaan ini tidak terkait dengan tujuan pembicaraan tarif, yaitu untuk menyeimbangkan perdagangan antara kedua negara, tambah mereka.
Indonesia juga keberatan dengan permintaan Washington agar negara Asia Tenggara itu berkonsultasi dengannya sebelum menandatangani perjanjian perdagangan digital apa pun dengan pihak ketiga yang berpotensi merugikan kepentingan AS.
Salah satu sumber mengatakan kepada ST, “Mengenai ekonomi digital, Indonesia menekankan pentingnya menghormati kedaulatan kedua negara.”
Ia menunjuk pada permintaan AS untuk menerapkan pembatasan yang mencegah Indonesia menjalin perjanjian perdagangan bebas atau perjanjian perdagangan preferensial dengan negara-negara tertentu.
“Hal itu akan membatasi kerja sama luar negeri Indonesia. Pembatasan seperti itu tidak sesuai dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang ‘mandiri dan aktif’, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi kita,” tambah sumber tersebut.
Jadwal Penandatanganan
Pada 22 Januari, Presiden Indonesia Prabowo Subianto tampil bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Davos dalam Forum Ekonomi Dunia.
Penampilan penting ini bertepatan dengan keputusan Jakarta untuk mendukung Dewan Perdamaian yang diprakarsai Trump, sebuah langkah yang ditafsirkan oleh para analis sebagai upaya geopolitik untuk melancarkan proses menuju kesepakatan perdagangan.
Pada peluncuran Dewan Perdamaian di Davos, Trump berjabat tangan dengan Prabowo dan terlihat menepuk punggungnya sebagai isyarat persahabatan.
“Tampaknya Presiden Prabowo Subianto memiliki insting politik yang sangat baik. Bergabung dengan Dewan Perdamaian merupakan langkah yang sangat baik bagi Indonesia untuk mendapatkan dukungan sementara Indonesia menghadapi tekanan AS dalam negosiasi tarif,” kata pengamat hubungan Internasional Teuku Rezasyah dari Universitas Padjadjaran kepada ST.
ST memahami bahwa putaran pembicaraan selanjutnya dijadwalkan pada Februari dan bahwa rencana awal Prabowo termasuk penerbangan dari Davos ke Washington untuk menandatangani kesepakatan tersebut.
Namun hal ini tidak terwujud dan Prabowo kembali ke Jakarta pada 24 Januari. Jadwal awal dibuat dengan harapan bahwa tim negosiasi kedua negara akan menyelesaikan penyusunan draf hukum kesepakatan tarif pada 19 Januari.
Berita ini di lansir dari “Tempo.co”.***
